Page 109 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY

kebijakan negara, sedangkan pada sisi lain, PKI melalui Barisan
Tani Indonesia (BTI) memobilisasi massa untuk juga mengambil
alih lahan tersebut. Pertarungan ini berlanjut sampai 1965.
Sebaliknya, ketika kondisi sosial politik berada dalam
situasi represif, seperti di era Orde Baru, para petani tidak
dapat mengekspresikan tuntutan tersebut secara terbuka. Bagi
masyarakat di wilayah kasus, sekitar 1960-an sampai seterusnya
adalah tahun-tahun yang kelam. MSR (petani penggarap)
mengisahkan:
“Saya dengar cerita sejarah dari orang tua. Jadi dulunya itu, kata orang tua
itu, mereka trukah (baca: membuka lahan). Lha terus sampai tahun sekitar
tahun 60 atau 65 itu kan ada PKI. Gestok itu. Nah, terus kan tanah itu
dirampas oleh perusahaan yang namanya PT Rumpun. Nah, PT Rumpun
ini dulu atas nama Kodam. Kodam itu kan militer jadi petani takut.”
(Wawancara, 25/12/2018).

Tumbangnya kekuasaan Soekarno dan digantikan oleh
kepemimpinan Soeharto dengan rezim pembangunan orde
baru membuka babak baru pergulatan land reform. Wertheim
(1962) menyebutkan Soeharto, sebagai pimpinan tertinggi dari
rezim otoriter pembangunan, membekukan land reform “seperti
memasukkan ke dalam lemari es”. Land reform beku, berhenti,
dan tidak bergerak.

Berbagai macam kebijakan ekonomi nasional yang berbasis
pada nilai-nilai sosialistis di era Soekarno diganti dengan
kebijakan-kebijakan yang mengutamakan pembangunan eko-
nomi kapitalistis dengan dominasi investasi asing. Keberadaan
investasi asing yang menggenjot ekonomi berorientasi pasar ini
mulai menggusur atau mengambil alih lahan untuk kepentingan
proyek-proyek pembangunan (Fauzi, 2012). Soeharto sebagai

92 Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono