Page 134 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 134
agar membuat tanah yang diredistribusikan menjadi produktif,
menguntungkan, dan dapat dikelola secara berkelanjutan (Fauzi,
2012). Pada perkembangannya, lahir Program Pembaruan Agraria
Nasional (PPAN) yang mana implementasi reforma agraria di
Cipari dianggap sebagai pelaksanaan reforma agraria terbesar
untuk pertama kalinya di era reformasi.
Berbagai gambaran dalam subbab di atas memperlihatkan
bahwa era reformasi merupakan penanda lahirnya kembali land
reform, baik dalam kerangka aksi di lapangan maupun penyusunan
kebijakan. Di era ini, aksi-aksi okupasi dan reclaiming kembali
terjadi. Hal ini juga bersanding dengan upaya sebagian pegiat
agraria lainnya untuk mendorong kebijakan land reform agar
masuk dalam kebijakan resmi negara. Pada sisi ini pula, negara
juga mempunyai tafsir atas kebijakan terdahulu dan kemudian
menciptakan kebijakan-kebijakan baru.
Aktivis dan serikat tani yang berada di basis mempunyai
kecenderungan untuk melakukan aksi-aksi langsung dan menolak
kebijakan baru. Pada aktor lainnya, seperti KPA, berupaya untuk
mendorong kebijakan baru dengan syarat sumber utamanya
adalah UUPA. Hal ini berbeda dengan para pegiat lingkungan
hidup yang cenderung menganggap pentingnya perubahan atas
UUPA dengan membuat kebijakan baru yang lebih komprehensif.
Merespons tuntutan dari masyarakat, negara juga memandang
perlunya kebijakan terkait land reform. Oleh karena itu, mulai dari
Habibie sampai dengan SBY, pembahasan tentang kebijakan land
reform juga menjadi bagian dari agenda negara. Agenda negara
ini kadang sejalan dengan kepentingan masyarakat, tetapi sering
kali juga mendapatkan pertentangan dari masyarakat.
Atrikulasi Kepentingan Petani 117
