Page 90 - Kebijakan Reforma Agraria di Era SBY
P. 90

mengeluarkan  kebijakan  pertanahan,  seperti  UU  Penanaman
           Modal, UU Minerba, dan UU Pengadaan Tanah.
           Interpretasi Temuan Lapangan

               Bagian ini akan menganalis temuan lapangan atas pertarungan
           kepentingan  dalam  perumusan  kebijakan  dan  implementasi
           reforma agraria di di Cipari. Klaim tentang reforma agraria yang
           dianut dan dijalankan oleh para aktor dalam posisinya masing-
           masing. Dalam peta aktor reforma agraria terdapat relasi antar
           subyek  dan  obyek  serta  relasi  antar  subyek  itu  sendiri. Sitorus
           (2002:37) menyebutnya sebagai dua jenis relasi manusia terkait
           dengan  sumber-sumber  agraria.  Relasi  ini  dibedakan  menjadi
           relasi teknis agrariadan relasi sosial agraria.

               Relasi  yang  pertama  berkaitan  dengan  hubungan  manusia
           dengan sumber-sumber agraria melalui aktivitas kerja (produksi).
           Sedangkan relasi kedua berkaitan dengan hubungan manusiadi
           antara  sesamanya  (baik  dalam  arti  perorangan  maupun
           kelembagaan) terkait dengan aktivitas kerja yang mereka lakukan
           atas  sumber-sumber  agraria.  Secara  praktis,  kedua  relasi  ini
           dapat diidentifikasi dari bagaimana subjek-subjek agraria saling
           berhubungan secara sosial satu sama lain dalam kaitan dengan
           hubungan teknis masing-masing dengan sumber-sumber agraria

               Relasi subyek reforma agraria yang dimaksud di sini adalah
           suatu hubungan yang terjadi tidak hanya diantara berbagai pihak
           didalam masyarakat (yakni, antar-individu, antar-kelompok, atau
           antar-lapisan didalamnya), akan tetapi juga melibatkan berbagai
           instansi  dan  individu  di  dalam  pemerintah  (termasuk  segi-segi
           kerjasama  dan  kontestasi  di  antara  unsur-unsurini),  serta  di
           antara  seluruh  pihak  tersebut  dengan  berbagai  entitas  bisnis
           (Shohibuddin 2016:23).


                               Pertarungan Kepentingan dan Perebutan Kuasa Agraria  73
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95