Page 19 - Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria Pertanahan dan Tata ruang di Indonesia

10 Himpunan Policy Brief

Sudah sepatutnya rasa keadilan perlu diwujudkan di tengah-tengah masyarakat Pulau Batam
dengan meninjau kembali Keppres 41/73 beserta turunannya yang telah mengabaikan hak
keperdataan warga tempatan untuk memperoleh sertipikat hak milik atas tanah yang telah
dikuasainya secara turun-temurun, dan tanahnya tidak dapat diagunkan untuk memperoleh
permodalan usaha. Dalam pelayanan umum yang diselenggarakan dan menjadi kewajiban
Pemerintah pun warga tempatan merasa didiskriminasi akibat status lahan yang tidak jelas.
2. UUPA perlu diimplementasi di Pulau Batam sebagai aturan hukum pertanahan yang bersifat

prismatik, yaitu tidak sekedar menekankan pada mekanisme pasar dalam distribusi
penguasaan tanah, tetapi juga memperhatikan pemenuhan kelompok masyarakat yang
lemah secara sosial, ekonomi, dan politik.
3. Perlu sinergitas yang kuat dua ’Penguasa Batam’, yaitu BP Batam dan Pemko Batam dalam

permasalahan tanah dan ruang Kampung Tua. Dalam verifikasi dan pengukuran area
Kampung Tua perlu dilibatkan Kantah Kota Batam sehingga dapat diperoleh produk yang
standar kadastral dan legalitasnya terjamin.
4. Jika semula penetapan Batam sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
yang diharapkan akan mendapat ’limpahan keuntungan’ dari kemajuan ekonomi Singapura,
maka keuntungan yang telah dicapai oleh Batam kini juga perlu diarahkan untuk

membangun Perkampungan Tua. Di lahan yang dekat dengan Perkampungan Tua
hendaknya ada yang dialokasikan untuk menyangga kehidupan ekonomi masyarakat
Kampung Tua. Lahan untuk usaha kemitraan antara investor dan masyarakat lokal dengan
tujuan kebersamaan dan mengurangi tingkat kesenjangan sosial ekonomi perlu diwujudkan
agar kecemburuan sosial tidak semakin berkembang dan meruncing.

Referensi
Erwiningsih, Winahyu. 2009. Hak Menguasai negara atas tanah, Total Media, Yogyakarta.
Harsono, B 1991, Hukum agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA: Isi dan
Pelaksanaannya), Edisi revisi Cetakan VIII, Djambatan, Jakarta.

Hutagalung, AS & Sitorus, O 2011. Seputar Hak Pengelolaan, STPN Press, Yogyakarta.
Larsson, G 1991. Land registration and cadastral systems: Tools for land information and
management, Reprinted 1996, Longman Group, UK.
Marzuki, PM 2005, Penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta.
Quane, H 2008, ‘Hak-hak masyarakat adat dan proses pembangunan” dalam Reforma agraria:

Dinamika aktor dan kawasan, Cetakan pertama, STPN, Yogyakarta.
Sarjita 2005, Masalah pelaksanaan urusan pertanahan dalam era otonomi daerah (Keppres No.
34 Tahun 2003), Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.
Sembiring, J 2012, Tanah Negara, Terbitan I, STPN Press, Yogyakarta.
Sudjito, Sardjita; Arianto, T, Zarqoni, MM 2012. Restorasi kebijakan pengadaan, perolehan,
pelepasan dan pendayagunaan tanah, serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi, Tugu

Jogja Pustaka, Yogyakarta.