Page 121 - Berangkat Dari Agraria

98 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
agraria di Tanah Pasundan. Yang menjadi inti adalah menata ulang
kawasan hutan dan perkebunan besar untuk mengakomodasi
perkembangan penduduk, tantangan pembangunan, pemerataan
ekonomi, dan keberlanjutan layanan alam.

Pelaksanaan reforma agraria di Jabar dilakukan oleh Gugus Tugas
Reforma Agraria Provinsi (Perpres 86/2018) dipimpin Gubernur dan
Kepala Kanwil BPN Jabar. Menurut data Kanwil BPN Jabar, kegiatan
redistribusi tanah di Jabar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Redistribusi tanah tahun 2015 sejumlah 10.000 bidang, 2016
menjadi 18.362 bidang, 2017 turun jadi 3.725 bidang (897 ha), 2018
sejumlah 23.650 bidang (5.582 ha), 2019 sebanyak 26.043 bidang
(7.183 ha). Pada 2020, karena realokasi anggaran akibat pandemi
Covid-19 hanya 10.000 bidang (2.587 ha), lalu 2021 menjadi 25.057
bidang (5.114 ha), 2022 sejumlah 8.289 bidang.

Sedangkan data lokasi prioritas reforma agraria di Jabar tahun
2019-2022 ada di Kabupaten Ciamis, Cianjur, Garut, Pangandaran,
Sukabumi, dan Tasikmalaya, Bandung, Bogor, Cirebon, Indramayu,
Karawang, Subang, dan Sumedang. Sumber tanah obyek reforma
agraria berasal dari bekas HGU yang habis dan tidak diperpanjang,
tanah bekas kawasan hutan produksi, dan tanah timbul. Sebanyak
1.272 HGU, dengan status 353 HGU habis masa berlakunya (2018).

Guna memajukan pertanian, perternakan, perikanan,
perkebunan, kehutanan dan UMKM di Jabar dipentingkan
percepatan dan perluasan redistribusi tanah sebagai bagian inti
reforma agraria. Penataan penguasaan tanah bekas perkebunan yang
didasari HGU yang sudah habis dan penyelesaian penguasaan tanah
di dalam kawasan hutan harus menjadi agenda bersama.

Penataan produksi untuk meningkatkan produktivitas
pertanian rakyat perlu ditingkatkan. Pemberdayaan masyarakat
dalam pengolahan hasil produksi, jalur distribusi/pemasaran,
jaminan keseimbangan, dan perlindungan keadilan pasar dilakukan
terpadu. Menata agraria mesti selaras dengan penyiapan manusia
guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama.*