Page 139 - Berangkat Dari Agraria
P. 139
116 Berangkat dari Agraria:
Dinamika Gerakan, Pengetahuan dan Kebijakan Agraria Nasional
Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menandatangani Surat
Keputusan Nomor 1B/T/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan
Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Reforma
Agraria Tahun 2021 (tertanggal 29 Januari 2021).
Surat Keputusan Kastaf Kepresidenan ini, dipandang sebagai
terobosan penting bagi upaya penyelesaian konflik agraria
dalam konteks pelaksanaan reforma agraria sebagai komitmen
Presiden Jokowi. Pada tanggal 8 Maret 2021, Kastaf Kepresidenan
meluncurkan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan
Penguatan Kebijakan Reforma Agraria melalui rapat koordinasi
lintas kementerian dan lembaga serta organisasi masyarakat sipil
(CSO).
Tim ini, isinya pejabat eselon 1 dari 19 kementerian dan lembaga
pemerintah serta aktivis CSO di tingkat nasional. Tim dipimpin
Kepala Staf Kepresidenan (Ketua), bersama Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wakil Ketua
I), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wakil Ketua II).
Anggota Tim terdiri 32 orang pejabat dari kementerian dan lembaga
serta pimpinan CSO.
Sebelumnya, pada bulan Januari – Februari 2021, Tim di KSP
sudah melakukan sejumlah tindak lanjut teknis persiapan, baik
melalui rapat dan komunikasi dengan Kemenko Marinves, Kemenko
Perekonomian, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK,
serta CSO. Proses identifikasi, verifikasi awal dan asesmen bersama
terhadap data usulan lokasi prioritas dari masyarakat dan dihasilkan
137 kasus atau lokasi untuk mulai dieksekusi pada tahun 2021, terdiri
dari 105 kasus/lokus di kawasan hutan dan 32 di kawasan nonhutan
yang tersebar di 18 provinsi. Status saat ini berlangsung proses
penanganan oleh Kementerian ATR/BPN dan KLHK. Beberapa
lokasi usulan masih perlu kelengkapan dokumen dan tinjauan atau
verifikasi lapangan.
Tim ini, merupakan Tim Adhoc untuk mempercepat tindak
lanjut percepatan, dengan tugas inti menyusun dan melaksanakan
rencana aksi bersama Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan
