Page 54 - Berangkat Dari Agraria

BAB II 31
Realitas Panggung Politik Agraria

2.1. Selamat Datang Kementerian Agraria 10
Akhirnya, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan 34 nama
menteri dan kabinet yang dinamainya sebagai Kabinet Kerja (26
Oktober 2014). Kehadiran Kementerian Agraria menjadi salah satu
pembeda antara postur Kabinet Kerja dengan kabinet sebelumnya.
Jokowi mempercayakan Ferry Mursyidan Baldan --politisi Partai
NasDem yang pernah menjadi anggota DPR dari Partai Golkar,
sebagai Menteri Agraria.
Hadirnya Kementerian Agraria meniupkan angin segar bagi
kita yang mendambakan penyelesaian masalah-masalah agraria
yang kronis dan genting. Ketimpangan pemilikan dan penguasaan
tanah, maraknya sengketa dan konflik agraria, kapitalisme dan
sektoralisme dalam kebijakan, serta degradasi ekologi menuntut
penuntasan segera.
Kelembagaan pemerintah yang mengurus agraria terus berubah
dari masa ke masa. Komitmen Jokowi-JK untuk “menjalankan
kembali” reforma agraria dan “menghidupkan kembali” Kementerian
Agraria patut diapresiasi sekaligus dikritisi. Kita memahami
hubungan agraris warga negara dengan tanahnya ialah abadi dan
hakiki. Hubungan manusia dengan tanahnya berupa “pemilikan”,
dan/atau “penguasaan”, atau bisa juga “pemanfaatan”, dan/atau
“penggunaan”. Sumber-sumber agraria bisa berupa tanah, lahan
pertanian, hutan, kebun, tambang, laut, pesisir, pantai, lembah,
bukit, danau, sungai, dan sebagainya.

Cakupan pengertian tanah dan kekayaan alam yang terkandung
dalam pengertian “agraria” bersifat kompleks. Kompleksitas
keagrariaan ini menyangkut aspek sosial, budaya, hukum, politik,
ekonomi, religi, bahkan pertahanan dan keamanan. Perhatian
terhadap masalah agraria makin penting mengingat sebagian besar
penduduk Indonesia yang sangat tergantung pada tanah masih
melarat.

Mayoritas rakyat miskin di Indonesia hidup di sektor pertanian,
perkebunan, kehutanan di pedesaan dan pedalaman. Beragam

10 Kompas, 30 Oktober 2014.