Page 236 - Pengantar Hukum Tata Negara

Pengantar Hukum Tata Negara 225

BAB II BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT RAKYAT
Pasal 2 Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Raky- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat
at terdiri atas anggota anggota terdiri atas anggota Dewan Per-
Dewan Perwakilan Rakyat, di wakilan Rakyat dan anggota De-
ditam bah dengan utusan-utusan wan Perwakilan Daerah yang
dari daerahdaerah dan golongan- dipilih melalui pemilihan umum
golongan, menurut aturan yang di dan diatur lebih lanjut dengan
tetapkan dengan undangundang. undang-undang.****)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat
bersidang sedikitnya sekali dalam bersidang sedikitnya sekali dalam
lima tahun di ibukota negara. lima tahun di ibukota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permu- (3) Segala putusan Majelis Permu-
snyawaratan Rakyat ditetapkan syawaratan Rakyat ditetapkan
dengan suara yang terbanyak dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3 Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat
memetapkan Undang- Undang Dasar berwenang mengubah dan mene-
dan garis-garis besar daripada haluan tapkan Undang-Undang Dasar.
negara. (***)
(2) Majelis Permusyawaratan Rak-
yat melantik Presiden dan/ atau
Wakil Presiden. ***/****)
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat
hanya dapat memberhentikan
Presiden dan/ atau Wakil Pre-
siden dalam masa jabatannya
menurut Undang- Undang Dasar.
***/****)