Page 269 - Pengantar Hukum Tata Negara

258 Dian Aries Mujiburohman

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal
Undang-Undang Dasar diajukan
secara tertulis dan ditunjukkan
dengan jelas bagian yang diusul-
kan untuk diubah beserta alasan-
nya. ****)
(3) Untuk mengubah pasal-pasal
Undang-Undang Dasar, Sidang
Majelis Permusyawaratan Rakyat
dihadiri oleh sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat. ****)
(4) Putusan untuk mengubah pasal-
pasal Undang-Undang Dasar
dilakukan dengan persetujuan
sekurangkurangnya lima puluh
persen ditambah satu anggota
dari seluruh anggota Majelis Per-
musyawaratan Rakyat. ****)
(5) Khusus mengenai bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia ti-
dak dapat dilakukan perubahan.
****)
ATURAN PERALIHAN ATURAN PERALIHAN
Pasal I Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan In- Segala peraturan perundang-undan-
donesia mengatur dan menyeleng- gan yang ada masih tetap berlaku
garakan kepindahan pemerintahan selama belum diadakan yang baru
kepada Pemerintah Indonesia. menurut Undang- Undang Dasar ini.
****)

Pasal II Pasal II

Segala badan negara dan peraturan Semua lembaga negara yang ada ma-
yang ada masih langsung berlaku, sih tetap berfungsi sepanjang untuk
selama belum diadakan yang baru melaksanakan ketentuan Undang-
menurut Undang-Undang Dasar ini. Undang Dasar dan belum diadakan
yang baru menurut Undang-Undang
Dasar ini. ****)