Page 177 - REFORMA AGRARIA EKOLOGIS

b) Kelompok rentan mencakup dan tidak terbatas pada:
Perempuan/gender lainnya; Disabilitas fisik /mental/
intelektual; Kaum miskin; Lansia; Pemudi/Pemuda;
Kelompok tanpa privilege.

6. Intervensi program dilakukan terhadap komunitas/kelompok
Subyek RA agar terjadi pemberdayaan secara partisipatif
oleh Komunitas/Kelompok terhadap para individu
anggotanya dan kemanfaatan PSRA meliputi skala desa,
bukan kemanfaatan di lingkar individu responden. Ketika
pemberdayan dilakukan terhadap satuan kelompok (kluster)
dan pada gilirannya 1) kelompok tersebut memberdayakan
setiap anggotanya, 2) risiko konflik sosial responden dan
non responden dapat ditekan karena pemerataan manfaat,
3) cakupan kemanfaatan bisa luas dengan biaya rendah.
7. Etika Komunikasi dan Pemberdayaan diterapkan dengan
FPIC, yang telah diatur dalam oleh:
1) United Nations Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples (UNDRIP): Deklarasi PBB tentang Hak-Hak
Masyarakat Adat ini menggarisbawahi pentingnya FPIC
dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.
2) International Labour Organization (ILO) Convention
No. 169: Konvensi ILO No. 169 mengenai Hak-Hak
Masyarakat Adat dan Suku Bangsa dalam Negara-Negara
Merdeka adalah instrumen hukum yang memuat
prinsip-prinsip FPIC dan digunakan sebagai panduan
dalam upaya melindungi hak-hak masyarakat adat.
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
Pasal 3 UU ini mengamanatkan perlindungan kepada
perikehidupan menjadi bagian dari HAM. Pasal 18 UU
ini mengatur bahwa KLHS harus bersifat partisipatif,
yaitu melibatkan masyarakat.
4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan: Pasal 12 UU ini mengatur bahwa dalam
penggunaan tanah di wilayah adat, perusahaan

162 REFORMA AGRARIA EKOLOGIS:
Praktik Penataan Akses Ramah Lingkungan di Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul