Page 44 - Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria
P. 44
Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 31
pertambangan berada di dalam wilayah MHA, maka MHA
harus diberi hak untuk memperoleh manfaat dan pembagian
keuntungan dari alokasi dan pemanfaatan SDA tersebut.
Kepastian hukum wilayah MHA
Wilayah adat merupakan salah satu unsur dalam
proses penetapan MHA di samping sejarah MHA, hukum
adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan
kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Khususnya terkait
dengan wilayah MHA, seyogianya dalam RUU dimuat
ketentuan bahwa Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan
Gubernur atau Keputusan Presiden tentang penetapan MHA
dilampiri dengan peta wilayah MHA yang merupakan hasil
kegiatan pendaftaran tanah dengan obyek hak ulayat MHA
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
pendaftaran tanah.
Oleh karena hingga saat ini telah terdapat berbagai
Peraturan Daerah (Perda) terkait hak ulayat MHA, seyogianya
Perda tersebut juga dilampiri dengan peta wilayah MHA yang
bersangkutan.
Arti pentingnya peta wilayah adat antara lain untuk
menghindari konflik terkait batas wilayah. Sebagai contoh:
sengketa wilayah adat antara warga desa Muara Tae vs warga
desa Muara Ponaq (Kabupaten Kutai Barat) terkait pembelian
tanah warga untuk usaha perkebunan oleh PT Munte Wani
Jaya Perkasa (Kompas, 25 Juni 2011).
Pemetaan wilayah adat akan sangat membantu pekerjaan
besar pemerintah untuk menuntaskan pendaftaran tanah di
