Page 94 - Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria
P. 94
Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria 81
tanah-tanah HM, HGU, HGB, dan HP, yang diawali tiga tahun
sejak terbitnya sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan,
atau sejak berakhirnya izin / keputusan tentang penguasaan
tanah tersebut.
Hasil kerja Panitia C menjadi dasar bagi Kakanwil BPN
Provinsi untuk memberikan peringatan kepada pemegang
hak untuk melakukan tindakan kongkret terhadap hak atas
tanahnya. Peringatan diberikan tiga kali berturut-turut,
masing-masing dalam tenggang waktu satu bulan. Bila
peringatan itu tidak membuahkan hasil, akibatnya tanah
ditetapkan sebagai tanah terlantar. Berbeda dengan peraturan-
peraturan sebelumnya, kepada bekas pemegang hak tidak
diberikan ganti kerugian. Tanah negara bekas tanah terlantar
itu didayagunakan untuk kepentingan masyarakat melalui
program reforma agraria dan program strategis negara serta
untuk cadangan negara lainnya.
Perlu Penegasan
PP dan Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010
(”Perkaban”) menyisakan beberapa permasalahan.
Pertama, walaupun HPL disebut sebagai obyek penertiban
tanah terlantar, tetapi tidak dijabarkan lebih lanjut. Mengapa?
Karena pencantuman HPL itu menimbulkan kontradiksi : (1)
HPL itu bukan hak atas tanah, tidak ada jangka waktunya,
tidak dapat hapus / dihapuskan, tetapi berakhir jika dilepaskan
/ diserahkan kembali kepada Negara oleh pemegang HPL ;
(2) Jika HPL berstatus sebagai Barang Milik Negara / Daerah,
justru dikecualikan sebagai obyek tanah terlantar.
