Page 29 - Konstitusionalisme Agraria
P. 29
G30S Gerakan Tiga Puluh September
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
GBHN Garis-Garis Besar Haluan Negara
HMN Hak Menguasai Negara
HPH Hak Pengusahaan Hutan
HTI Hutan Tanaman Industri
HTR Hutan Tanaman Rakyat
HuMa Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis
Masyarakat dan Ekologis
HP3 Hak Pengelolaan Perairan dan Pesisir
IMF International Monetery Fund
IUP Izin Usaha Pertambangan
KK Kontrak Karya
KKS Kontrak Kerja Sama
KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KPA Konsorsium Pembaruan Agraria
KUD Koperasi Unit Desa
KTT Konferensi Tingkat Tinggi
LoI Letter of Intent
MIFEE Merauke Integrated Food and Energy Estate
MOPS Mid Oil Platt’s Singapore
MP3EI Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia
MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat
PHPU Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
PIP Pusat Investasi Pemerintah
PKI Partai Komunis Indonesia
PLTP Penetapan Luas Lahan Pertanian
PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi
PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PSDH Provisi Sumber Daya Hutan
PT. NNT PT. Newmont Nusa Tenggara
xxviii Konstitusionalisme Agraria
