Page 11 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Sambutan Ketua STPN

ekali lagi ‘pengadaan tanah’ adalah persoalan yang sangat penting dan
Sstrategis yang memerlukan banyak pemikiran. Ketika berhadapan dengan
‘pengadaan tanah’ ada banyak hal yang termuat disana yang secara hati-hati
dan jernih harus dilihat kembali agar amanat penting dalam Undang-Undang
Pokok Agraria 1960 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak kehilangan
ruhnya.
Sebagaimana ditegaskan penulis di akhir tulisannya, ‘Masyarakat
Hukum Adat’ perlu diberi kesempatan untuk membangun relasi yang lebih
baik dengan negara maupun pihak investor dalam pengelolaan sumberdaya
alam yang berada di wilayah ulayatnya’. Penting dalam hal ini untuk
mengingat kembali bahwa perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat
hukum adat tidak boleh diabaikan di tengah semakin menguatnya hak
menguasai negara terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber
agraria dan sumber daya alam lainnya. Keseimbangan dalam pemanfaatan
dan pengelolaan sumberdaya alam harus diletakkan sekali lagi pada ‘kunci’
kesejahteraan seluruh rakyat.

Perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah serta
eksistensi hak masyarakat hukum adat atas tanah dalam pengadaan tanah
untuk kepentingan umum memberikan lingkup pemahaman yang cukup
lengkap mengenai landasan filosofis perlindungan hak atas tanah dalam
perspektif hukum nasional dan hukum adat serta pengaturan hak masyarakat
hukum adat. Masyarakat hukum adat memiliki kewenangan penuh secara
adat untuk penguasaan dan pemanfaatan atau pengelolaan tanah ulayatnya.
Hal ini memang dihadapkan pada kenyataan lain bahwa kewenangan yang
dimiliki ini secara yuridis formal tidak sekuat yang dimiliki oleh negara seperti
yang termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
STPN mengharapkan buku ini mampu memperkaya kajian mengenai
pengadaan tanah yang juga ditekuni secara serius dalam pengembangan
keilmuan. Ucapan selamat kepada penulis yang telah menghasilkan karya

x