Page 256 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Permasalahan dan kebijaksanaan Dalam Pemecahannya)”,Kerjasama
Fakultas Hukum Trisakti dengan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta,
3 Desember1994
Devi K. G Sondakh, 2009, Tanggung Jawab Pidana Individu Bagi Pelaku
Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Pembaruan
Hukum Nasional, Desertasi, Program Pascasarjana Universitas
Hasanuddin, Makassar
Djuhsendah Hasan, “Rumah Vertikal Berdasarkan Sistem Srata Title Suatu
Alternatif Dalam Penilaian Rumah Oleh Orang Asing”, Dalam Majalah
Hukum Nasional, BPHN, No.1 Tahun 1997
Elita Rahmi. 2010. “Eksistensi Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) dan
Realitas Pembangunan Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas
Hukum Universitas Jambi. Vol. 10. No. 3. September

Hermayulis. 2000. “Aspek-aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara
sebagai Obyek Jaminan”. Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan
Hukum Bisnis. Jakarta. Volume 10
Imam Koeswahyono, Artikel, Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum, 2008
Maria Farida Indrati, Eksistensi dan Substansi Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan prasiden Dalam
Penyelenggaran Pemerintahan Negara Di Indonesia, Disertasi, UI,
Jakarta 2002
Marzuki, Metodologi Riset, edisi 1, UII Press, Yogyakarta

Michael J. Sandel Justice, 2010, What’s the Right Thing to do?, First published
in the United States of America by Farrar, Straus and Giroux, 2009, First
Published in Great Britain by Allen Lane, Published in Penguin Books.
Muh. Hasrul, 2013, Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Disertasi,
Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar
Muhammad Yusrizal. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah
Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 9. No. 1.
Nopember. De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017
Philipus M. Hadjon, (Philipus M. Hadjon, III)Ide Negara Hukum Dalam
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Makalah, 1994

239