Page 157 - Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

C. Peraturan Perundang-Undangan
Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1924).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas
Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 174720 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2117).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4152).
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 51/Prp./1960 tentang Larangan Pemakaian
Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

140 Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar