Page 4 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang dengan
rahmatNya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian ini yang berjudul:
“Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai ’Alas Hak’ dalam
Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan”. Tulisan ini merupakan hasil kerja
peneliti-dosen STPN. Penelitian ini merupakan kajian terhadap fenomena
perijinan menggunakan Tanah Negara oleh masyarakat yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Semenjak era otonomi bergulir pada
tahun 1999 dengan lahirnya Undang-undang ((UU) Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan UU
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bidang pertanahan juga
merupakan sektor yang sebagian tugasnya diotonomikan.
Sebagai tindak lanjut daripada kebijakan tersebut lahir Keputusan
Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2003 yang memilah kewenangan
Pemerintah dan Pemda dalam bidang pertanahan. Keppres tersebut
melahirkan 9 (sembilan) jenis kewenangan Pemerintah di bidang
pertanahan yang dilimpahkan kepada Pemda. Dalam menindaklanjuti
Keppres itu, Pemda Kota Tarakan telah mengeluarkan kebijakan SIM-TN
untuk mengontrol penguasaan Tanah Negara oleh masyarakat. Melalui
2 masalah yang diteliti, yaitu: 1) legal-administratif pertanahan; dan 2)
keterkaitan SIM-TN dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan,
penelitian ini mencoba mengkaji program SIM-TN tersebut.
Kajian ini dimaksud untuk mendeskripsikan proses penerbitan
SIM-TN beserta dampak yang ditimbulkannya, baik dalam administrasi
pertanahan di Pemda maupun tertib administrasi dalam proses pendaftaran
tanah. Akhir kata, walau masih jauh dari kata sempurna, semoga tulisan
ini bermanfaat.

Yogyakarta, Oktober 2014
TIM PENELITI

iii