Page 174 - Beberapa Pemikiran Tentang Status tanah dan Dinamikanya

penguasaannya apabila tanahnya: a. tidak dimohon hak; tidak
diusahakan; atau ctidak dipergunakan; d. atau tidak dimanfaatkan
sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam
iizin lokasi, surat keputusan pemberian hak, surat keputusan
pelepasan kawasan hutan, dan/atau dalam izin/keputusan/surat
lainnya dari pejabat yang berwenang.
Pengertian tanah terlantar dapat diketahui dalam Peraturan
Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010, yaitu pada Pasal 1 butir 6:
tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa HM, HGU,
HGB, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan
atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak
dimanfaatkan sesuai dengan keadaannnya atau sifat dan tujuan
pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Sehubungan dengan pengertian tanah terlantar ini, penulis
dapat membedakan menjadi dua, yaitu Pertama, tanah terlantar
100
secara fisik dan Kedua, tanah terlantar secara yuridis.

c. Kriteria Objek Tanah Terlantar
PP Nomor 11 Tahun 2010 yang baru ini ditentukan objek
tanah terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Kemudian
dalam Pasal 3 dirumuskan kriteria tanah yang tidak termasuk objek
penertiban tanah terlantar, yaitu:
1) Tanah HM atau HGB atas nama perseorangan yang secara
tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau
sifat dan tujuan pemberian haknya; dan
2) Tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun
tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus
Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak
dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan
pemberian haknya.
Hak atas tanah perseorangan yang berupa HM atau HGB

100 Tanah Terlantar secara fisik (didasarkan pada kondisi lapang). Jika tanahnya
tidak dimanfaatkan atau dibiarkan dalam keadaan tidak digunakan sesuai
keadaan, sifat dan tujuan daripada haknya. Tanah Terlantar secara Yuridis,
apabila tanah tersebut di samping memenuhi kriteria tanah secara fisik, juga
telah diterbitkan SK Kepala BPN tentang Penetapan sebagai Tanah Terlantar.
Sarjita, Ibid: 8-9

159