Page 32 - Beberapa Pemikiran Tentang Status tanah dan Dinamikanya

meliputi seluruh wilayah HB, Borneo dan Timur Besar dgn
ketentuan apabila penduduk suatu bagian daerah menurut aturan
demokratis menyatakan tidak atau masih belum suka masuk ke
dalam perikatan NIS, maka dpt diusahakan daerah tsb diusahakan
semacam kedudukan istimewa thd NIS maupun Kerajanaan
Belanda. Perjanjian Renville (Renville Aggrement) tgl 17-1-1948:
Gentjatan senjata, Penyerahan kedaulatan dari Pemerintah HB
melalui masa peralihan, NIS dan Radja Nedherland dalam Uni
Nederland-Ondonesia, RI merupakan suatu negara didalam
NIS. Komperensi Meja Bundar (23-8 Oktober s/d 2 Nivember
1949). Komperensi Meja Bundar (23-8 Oktober s/d 2 Nivember
1949): Piagam Penyerahan Kedaulatan (Charter van Souvereniteit
Overdracht) RIS dgn tidak bersyarat lagi dan mengakui RIS
sbg Negara yg merdeka dan berdaulat, dan akan diserahkan
paling lambat 30-12-1949. Penentuan Status Quo Karesidenan
Irian. Pem. HB tetap melanjutkan pendirian Status Quo untuk
Karesidenan Irian, perundingan Indonesia-Belanda di Den Haag
tdk pernah tercapai kata sepakat sampai 27-12-1950, akhirnya
pd tahun 1953 Indonesia menempuh 2 (dua) cara yaitu 1)
Membawa masalah status Irian Barat ke forum Internasional di
PBB dan 2) Meminta dukungan Negara Asia Afrika (Komperensi
Asia-Afrika di Bandung. Usaha perundingan status Irian Barat
gagal (nihil), maka pada tanggal 15-2-1956 Pemerintah RI
mengambil tindakan sepihak berupa pembatalan Isi Perjanjian
Komperensi Medja Bundar, dgn mengeluarkan UU No. 13
Tahun 1956 ttg Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland
berdasarkan Perjanjian Komperensi Medja Bundar. Hal tsb
direspon oleh Pemerintah Nederland (Bld) dgn mengubah Psl.
1 UUD Keradjaan Bld pd tanggal 23-8-1956 yaitu memasukan
Irian Barat sebagai salah satu wilayah keradjaan. Psl. 1 UUD
Neg. Nederland: 1948: “Het Koninkrijk der Nederlandden onvat
het grondgebied van Nederland, Nederlanch-Indie, Suriname
en Curacao” artinya Keradjaan Nederland meliputi wilayah
Nederland, Hindia Belanda, Suriname dan Curacao”. 1956:
“Het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlandden onvat
Nederland, Suriname, de Nederlandse Antilen en Nederlands

17