Page 44 - Beberapa Pemikiran Tentang Status tanah dan Dinamikanya

kejaksaan ke dalam Kensatzu Kyok. Contoh: Penyelesaian Kasus
Tanah Tegal Buret Lokasi : Kelurahan Kranggan Kec. Galur Kab.
Kulonprogo DIY; Pihak berperkara: Kodam IV Diponegroro (T)
melawan Warga Pemilik Letter C An. Karto Pramono Cs. (13
Org) (P) yg menguasakan pada LBH Yogyakarta; Terdaftar dalam
perkara Perdata No. 02/Pdt.G/2002/PN.Wts. Perdamaian (Akta
Perdamaian) 17 Oktober 2002 masyarakat mendapat kompensasi
Rp. 300 Juta, yg dipimjami oleh Pemda Kab. Kulonprogo.
n. KetentuanUUPA Pasal 21 ayat (3): (3) Orang asing yang sesudah
berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena
pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan,
demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak
milik dan setelah berlakunya undangundang ini kehilangan
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka
waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya
kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau
hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena
hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa
hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. dan
26 ayat (2): Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian
dengan wasiat dan perbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan
untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hakmilik
kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan
asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan
oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah
batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan
ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh
pemilik tidak dapat dituntut kembali.
o. Tanah Timbul, Tanah Hasil Reklamasi (Pasal 12 PP Nomor
16/2010).

p. Tanah-Tanah Eks Desa Perdikan (UU Nomor 13 Tahun
1946). Pengaturan Desa Perdikan: Pengaturan Desa Perdikan
Resolusi Pemerintah Hindi Belanda tanggal 24 Mei 1836 No.

29