Page 131 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 131
112 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
Lundayeh Kabupaten Nunukan; dan Peraturan Daerah
Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Hak-hak Adat dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan
Ternate.
Sebagai catatan atas lahirnya keempat Perda tersebut
dikemukakan bahwa pengaturan tanah ulayat di Kabupaten
Kampar dilakukan tanpa penelitian dan pemetaan;
pengaturan tanah ulayat masyarakat Baduy di Kabupaten
Lebak tanpa penelitian namun diadakan pemetaan; dan
pengaturan tanah ulayat masyarakat adat Lundayeh di
Kabupaten Nunukan melalui penelitian namun tidak
dilakukan pemetaan.
Dua tahun kemudian lahir komitmen politik secara
nasional untuk memberikan pengakuan dan perlindungan
terhadap hak masyarakat hukum adat yaitu dengan
diterbitkannya Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam. Salah satu prinsip – dari 12 prinsip – dalam
pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber
daya alam tersebut adalah: “mengakui, menghormati, dan
melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman
budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam”.
Itulah sebabnya undang-undang terkait dengan sumber
daya alam/sumber daya agraria yang terbit pasca TAP
tersebut hampir seluruhnya memuat adanya pengakuan,
penghormatan, dan perlindungan atas hak masyarakat
hukum adat.
