Page 218 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

4) Asas-asas dan Kaidah-kaidah
Menurut kami, Penataan Akses perlu dipandu asas-asas agar
mendekati tujuan Reforma Agraria, berikut asas-asas yang kami
usulkan:

a. Asas Kemanfaatan
Berorientasi pada kemanfaatan kepada masyarakat yaitu
Subyek Reforma Agraria (SRA), bukan pada target pendataan
atau formalitas administrasi, berupa pemenuhan target
evidence dan serapan anggaran berdasarkan pelaksanaan
kegiatan semata, serapan anggaran semestinya berdasar hasil
kegiatan (output).

b. Asas Kewenangan Bertanggungjawab
Kewenangan struktural dan kewenangan teknis dibedakan
dalam hal: di level mana keputusan diambil. Kewenangan
struktural mempunyai kapasitas membuat keputusan
kelembagaan, sedangkan kewenangan teknis sebatas
keputusan dalam pelaksanaan program. Petugas lapang
perlu dibekali kewenangan teknis dalam hal:
a) Koordinasi dengan stakeholder terkait: lembaga
negara, BUMN, lembaga pendidikan tinggi, lembaga
sosial budaya keagamaan, swasta/korporasi, dan/
atau kelompok masyarakat yang berpengalaman,
sedangkan pengambilan keputusan kelembagaan tetap
berada pada Kantor Wilayah BPN Propinsi atau Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota, artinya petugas lapang
tidak mempunyai kewenangan struktural.
b) Membuat keputusan alur pelaksanaan Pemberdayaan
SRA berdasarkan prioritas kebutuhan lapangan,
sepanjang di dalam koridor substansi dan legal.
c) Melakukan pengorganisasian SRA dalam arti pengelolaan
terhadap potensi, tantangan, hambatan, dan peluang,
dalam rangka penguatan kelembagaan SRA untuk akses
sumberdaya agraria.

BAB IV 203
Evaluasi dan Rekomendasi Penataan Akses