Page 427 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

Soedargo. (1970a). Hukum dan Perundang-Undangan Agra-
ria di Indonesia (Sejarah Perkembangannya dan Prak-
tik Pelaksanaannya) Bagian I. Penyuluh Landreform,
No. 8 Tahun Ke IX Februari 1970.
Soedargo. (1970b). Hukum dan Perundang-Undangan
Agraria di Indonesia (Sejarah Perkembangannya dan
Praktik Pelaksanaannya) Bagian II. Penyuluh Land-
reform, No. 9 Tahun Ke IX Maret 1970.
Soehadi. (1970a). Hak Ulayat dan Masalahnya. Penyuluh
Landreform No. 1, Tahun X, 8–9.
Soehadi. (1970b). Hak Ulayat dan Masalahnya. Yayasan Dana
Landreform, 8–9.
Soehendera, D. (2010). Sertifikat Tanah dan Orang Miskin
(April 2010). HuMa;Van Vollenhoven Institute; KITLV.
Soemarsono. (1972, November). Keduudkan Tanah Suku
dalam Hukum Pertanahan Indonesia. Penyuluh
Landreform Dan Agraria, No. 11 Thn XI, 9–14.
Soepardjan, A. (2004). Mendobrak Penjara Rezim Soeharto.
Ombak.
Soetiknjo, I. (1983). Politik Agraria Nasional, Hubungan Ma-
nusia dengan Tanah yang Berdaarkan Pancasila. Gama
Press.
Soetiknjo, I. (1987). Proses terjadinya UUPA: Peran serta seksi
agraria Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada Uni-
versity Press.
Soleman, Mochdar; Noer, M. (2017). Nawacita Sebagai
Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20
Oktober 2015. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah
Pembangunan, 13(1), 1961–1975.
Sopianna, P., Faturrachman, M. N., & Mardani, M. (2020).
Peran Peter William Hofland dalam Mengelola Tanah

391