Page 265 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 265

PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL
                        DAN ISU-ISU STRATEGIS
                          YUSWANDA A. TEMENGGUNG

                       DEPUTI BIDANG PENGATURAN DAN
                           PENATAAN PERTANAHAN
                       BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI


                         SIMPOSIUM AGRARIA NASIONAL
                          MAKASSAR, 4 DESEMBER 2006









                Š  PEMBARUAN AGRARIA MERUPAKAN JAWABAN YANG
                   MUNCUL TERHADAP MASALAH KETIMPANGAN STRUKTUR
                   AGRARIA, KEMISKINAN DAN KETAHANAN PANGAN DI
                                        (WCARRD

                                                ,
                                                    ;
                                                    ICARRD
                                                 1979
                   BERBAGAI BELAHAN DUNIA (WCARRD 1979 ICARRD 2006).
                   BERBAGAI

                                                           2006)
                                                          ,
                                   DUNIA
                           BELAHAN
                Š  TIAP NEGARA SECARA BERAGAM MENGIMPLEMENTASIKAN
                   PROGRAM DAN AGENDA PEMBARUANNYA SESUAI DENGAN
                   STRUKTUR DAN SISTEM SOSIAL-POLITIK YANG DIANUTNYA.
                Š  NAMUN DEMIKIAN TERDAPAT KESAMAAN PANDANG
                   DALAM MELETAKKAN KONSEP DASAR PEMBARUANNYA
                   YAITU BERUPA 2 (DUA) KATA KUNCI: KEADILAN DAN
                   PEMERATAAN ATAS SUMBERDAYA AGRARIA.
                Š  PEMBARUAN AGRARIA (AGRARIAN REFORM)
                   DITERJEMAHKAN DALAM BENTUK PEMBARUAN J
                   PERTANAHAN (DIKENAL DENGAN LAND REFORM), YANG
                   SELANJUTNYA SECARA LEBIH SEDERHANA
                   DIIMPLEMENTASIKAN DALAM BENTUK PEMBAGIAN ULANG
                   SUMBERDAYA TANAH (DIKENAL DENGAN REDISTRIBUTIVE
                   LAND REFORM).
               *) Yuswanda A. Temenggung, Deputi Bidang Pengaturan dan
            Penataan Pertanahan BPN RI.
                                     218
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270