Page 12 - SEJARAH SOSIAL JAMBI
P. 12

rang  menjadi  katamadya  sebagai  kata  pusat  pemerintahan.
              Karena  suatu  kata  tidak  dapat  terlepas  dari  daerah  lain  dalam
              artian  geagrafis  terutama  peranannya. apalagi  Kata  Jamb1 seba-
              gai  ibukata  propinsi.  maka  diungkapkanlah  keadaan  daerah
              Jambi  secara  keseluruhan  walaupun  secara garis  besar,  baik  da-
              lam  geografisnya.  sosial  budayanya. jaringan  pemerintahannya.
              agama  dan  lain-lain  terutama  dalam  arus  ekonami.  namun  ke-
              semuanya  itu  hanya  untuk  menempatkan  l(ota  Jambi  dalam
              kanteks permasalahannya.
                   Penekanan  penelitian  ini  diletakkan  pada  Kata  Jambi
              sebagai  kata  dagang.  Oleh  karena  itu  masalahnya  banyak  ber-
              arientasikan  pada  masalah  ekanami.  Timbulnya  variabel  yang
              mencerrninkan  carak  tertentu  dilandasi  oleh  indikasi  tertentu
              pula.  Variabel-variabel  dan  indikasi-indikasi  tersebut  yang  men-
              jad1  sasaran  dalam  penelitian  ini  sehingga  terungkap  fakta  se.1a-
              rah  Kota  Jambi  yang  sesungguhnya.  Contah  konkrit  dalam
              masalah  ini  seperti  peranan  Sungai  Batang  Han  dalam  bidang
              transportasi  di  mana  sarana  perhubungan  melalui  sungai  pada
              mulanya  merupakan  satu-satunya  sarana  perhubungan  vital  an-
              tara  Jam bi  dengan  daerah-daerah  Jain.  bahkan antara Kata Jam-
              bi  dengan  kata-kota  Jain  dalam  wilayah  Jambi  sendiri.  Melihat
              patensi  Sungai  Batang  Hari  setiap  permasalahan  tentang Jambi
              tentu  diungkapkan.  sebab  tiada  Jarnbi  tanpa  Sungai Batang Ha-
              ri.  Dinamika  perkernbangan  Kata  Jambi  di  samping  berkaitan
              erat dengan daerah-daerah luar. banyak ditentukan pula aleh ke-
              dudukan  kata  tersebut  dalam  struktur pemerintahan. sejak dari
              kerajaan.  kesultanan.  keresidenan  sampai  menjadi  ibukota pro-
              pinsi sebagai daerah otonom.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17