Page 14 - 27 februari 2018

Dua Item Usulan Pemkab Diakomodir

Dalam Mediasi Oleh Pemprov Jatim

emoX Jember - Pembahasan kedua belah pihak antara Bupati dengan DPRD Jember akhirnya secara final menghasil-

kan kesepakatan dalam penganggaran KUA-PPAS APBD 2018. Pembahasan tersebut difasilitasi oleh Suprianto, Asis-

ten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai pimpinan rapat terbatas

Mdan tertutup di Jember, Rabu (21/2/2018) malam, di salah satu coffe shop di Jember. Langkah tersebut juga merupakan

tindak lanjut dari pertemuan sehari sebelumnya atas undangan Gubernur Jatim Soekarwo, Forkopimda Pemprov Jatim dengan Forkopimda

Jember di Gedung Grahadi Surabaya.

Ada dua poin terpenting yang telah disepakati oleh Bupati dengan DPRD Jember yakni soal KUA-PPAS APBD 2018 pada pengang-

garan untuk anggaran Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) senilai Rp 25 miliar pada Dinas Pendidikan dan anggaran

pengadaan makanan dan minuman (mamin) senilai Rp 17 miliar pada Bagian Umum Pemkab Jember.

“Pertama soal mamin, semula dipandang besar. Sebenarnya itu tidak besar, itu dari OPD-OPD yang ada mamin terus ditarik pada ba-

gian umum. Jadi ketika ada acara besar bupati, maka anggaran diambil dari situ, jadi itu sudah tidak ada masalah,” terang Suprianto.

Selanjutnya untuk anggaran kesejahteraan GTT-PTT tetap diakomodir dan disepakati untuk kenaikan honornya, namun tidak perlu

lagi menambah anggaran. “Tapi sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang ada di eksekutif. Ada yang idle terhadap data. Jadi datanya

belum valid,” ujarnya. Selanjutnya, setelah nanti data GTT-PTT divalidkan, ternyata ada ruang anggaran untuk sekian ribu orang di ekse-

kutif yang faktanya masih bisa dimaksimalkan. “Bisa nanti GTT dapat sekitar maksimal Rp 1.400.000. Itu sudah sangat tinggi sekali. Jadi

anggaran disana bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan GTT,” ujarnya. Dia juga menambahkan, untuk anggaran GTT tidak perlu ada

penambahan lagi, karena memang sudah ada pos anggaran di eksekutif yang bisa dimaksimalkan sesuai dengan keinginan eksekutif dan

legislatif dalam proses menambah kesejahteraan bagi GTT-PTT yang sebelumnya ada yang menerima honor kecil Rp 300 ribu.

Dalam pertemuan di sebuah tempat tersebut juga disaksikan pimpinan Komisi A DPRD Jatim Miftahul Ulum, Kabiro Hukum Pem-

prov Jatim Himawan Estu Bagijo. Sedangkan dari Pimpinan DPRD Jember hadir yakni Ayub Junaedi, Yuli Priyanto, Ni Nyoman Martini.

Pihak Pemkab Jember yang hadir yakni Kepala Bapekab Ahmad Fauzi, Kabag Hukum Ratno Sembodo dan Kepala Inspektorat Joko Santo-

so. Nampak pula Dandim 0824 Jember serta Kasi Datun Kejari Jember.

"Pertemuan malam ini saya kira sangat baik sekali. Saya selaku pimpinan rapat, jangan dianggap saya menghakimi, namun saya se-

bagai fasilitator, penengah sehingga bisa ketemu. Jadi, ketika ada bottle neck, bisa kita carikan solusinya,” katanya. Bottle neck atau ham-

batan pelik yang dimaksud Suprianto itu yakni soal miss data atau ada data yang salah dan kemudian akan ada perbaikan dalam Peraturan

Bupati APBD 2018 tersebut sesuai dengan

data yang valid. “Jadi, itu tadi sudah. Kes-

epakatan tadi tinggal dituangkan dalam

KUA-PPAS kemudian ke dalam APBD

2018. Tidak ada tenggat waktu, saya kira

ada kewajiban moral agar itu segera disele-

saikan,” ujarnya. Dengan kata lain, ke-

macetan pembahasan KUA-PPAS telah

usai, dan disepakati bahwa tidak ada

pergeseran usulan anggaran yang dis-

ampaikan pihak eksekutif, yakni untuk

anggaran mamin di Bagian Umum se-

nilai 17 milyar bisa diaplikasikan ke da-

lam pembahasan RAPBD, dan keingi-

nan DPRD Jember untuk menambah

insentif GTT dan PTT, bisa terakomo-

dasi tanpa harus menambah pos angga-

ran lagi.

Tidak ada konfirmasi kepada pihak leg-

islatif ataupub eksekutif, karena Supri-

anto adalah juru bicara yang ditunjuk

untuk memberikan keterangan resmi

atas hasil pertemuan tersebut. (ren/min)