Page 34 - Modul Bahan Ajar Geografi Kelas XI KD KONSEP WILAYAH DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
P. 34

Modul  Geografi Kelas XII KD  3.1 dan 4.1


                                           KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

                       PERENCANAAN DAN TATA RUANG WILAYAH NASIONAL,
                                       PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA



                       A. Tujuan Pembelajaran

                           Setelah  kegiatan  pembelajaran  3  ini,  Anda  diharapkan  dapat  mamahami  rencana
                           dan tata ruang wilayah.

                       B.  Uraian Materi



























                                          Gambar 9. Rencana Tata Ruang Ibu Kota Baru Indonesia
                                                      (Sumber: https://medco.id)


                       1.  Tata Ruang
                          a.  Pengertian Tata Ruang dan Penataan  Ruang
                              Tata  ruang  merupakan  bentuk  dari  susunan  pusatpusat
                              permukiman  dan  sistem jaringan sarana prasarana  pendukung
                              kegiatan  sosial  ekonomi  masyarakat  (struktur  ruang)  yang
                              peruntukannya  terbagi  bagi  ke  dalam  fungsi  lindung  dan
                              budidaya  (pola  ruang).  Proses  perencanaan  dari  tata  ruang,
                              pemanfaatannya  dan  pengendaliannya,  yang  dilakukan  secara
                              sistematik  disebut penataan ruang.
                          b.  Asas dan Tujuan Penataan  Ruang
                              Berdasarkan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007
                              ditegaskan bahwa  penataan ruang  diselenggarakan berdasarkan
                              asas:
                              -  Keterpaduan.  Keterpaduan  adalah  bahwa  penataan  ruang
                                diselenggarakan      dengan      mengintegrasikan        berbagai
                                kepentingan  yang  bersifat  lintas  sektor,  lintas  wilayah,  dan
                                lintas  pemangku  kepentingan.  Pemangku  kepentingan  antara
                                lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.


                       @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN                 28
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39