Page 2 - Buku Renstra 10 Oktober
P. 2
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh,
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya,
sehingga dokumenRencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun
2017-2022 dapat terselesaikan dengan baik. Secara umum,
Renstra ini dipergunakan sebagai panduan dan pedoman dalam
merumuskan perencanaan kinerja, program dan kegiatan di
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama periode tahun
2017-2022 sehingga diharapkan dapat diperoleh kinerja dan keluaran yang
maksimal. Rancangan Akhir
Penggabungan Badan Lingkungan Hidup Daerah dengan Dinas Kehutanan
merupakan tantangan besar bagi pemerintah Provinsi Banten untuk mampu
menjawab setiap tantangan dan permasalahan pembangunan, khususnya lingkungan
hidup dan kehutanan, menuju masyarakat yang sejahtera.
Hal tersebutlah yang menjadi kebijakan mendasar Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara
sistematis, sinergis dan berkelanjutan sehingga membuka ruang solusi yang lebih
luas melalui lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Kab/Kota,
seirama dengan semakin luasnya rentang potensi/kekuatan, kelemahan, peluang,
tantangan serta permasalahan yang melingkupi dunia lingkungan hidup dan
kehutanan saat ini. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut maka tugas dan
fungsi kepemerintahan harus lebih berdaya dan berhasil guna serta lebih
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pencapaian
sasaran dan tujuan. Untuk itu disusunlah Rencana Strategis Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten 2017-2022.
Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien
bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan perubahan dinamika lingkungan
sehingga Renstra yang disempurnakan dapat bertujuan positif kedepan dan dapat
diandalkan sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di
bidang lingkungan hidup dan kehutanan secara nasional serta menjangkau kemitraan
lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku dan lintas SKPD Provinsi
