Page 21 - Buku Renstra 10 Oktober

1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan

Propinsi Banten;
Rancangan Akhir
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-

2025;

10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pusat dan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan

Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

Renstra 2017-2022 |DLHK Propinsi Banten 11