Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 28 Oktober 2019

OPINI

SENIN, 28 OKTOBER 2019 02

Formasi Menteri di Antara

Impitan Parpol

Penulis: Atang Irawan Pengamat Hukum Universitas Pasundan

AUH-jauh hari sebelum Presiden dan Wakil Presiden jemahkan dan mengakselerasi tujuan umumnya adalah mewu- lama menetapkan kementerian mendapatkan pertimbangan oleh Presiden kecuali kement-
dilantik pada 20 Oktober 2019, banyak partai politik kepentingan-kepentingan janji judkan kesejahteraan bagi selu- akan ditafsir berbagai hal, di DPR paling lama 7 (tujuh) hari erian yang menangani urusan
politik yang telah digagas par-
kerja. Walaupun Pasal 18 ayat
antaranya adalah adanya inter-
ruh rakyat Indonesia.
agama, hukum, keuangan, dan
mengusulkan kadernya untuk duduk di kabinet. Na- pol dalam kontestasi politiknya. Catatan penting dalam buku vensi beberapa partai politik (3) menggunakan pola fiktif keamanan harus dengan per-
Jmun Presiden Joko Widodo dalam kongres sebuah Menjadi salah kaprah jika harian kontestasi politik 2019 yang secara terang-terangan positif artinya jika 7 (tujuh) hari setujuan DPR sebagaimana
partai politik hanya menjawabnya dengan berkelakar. Ironis- Presiden tidak melibatkan kader- adalah terjadi pembelahan jauh hari sudah meminta for- kerja DPR belum memberikan diatur dalam Pasal 21 UU Ke-
pertimbangan maka setelah 7
menterian Negara.
vertikal dan horizontal yang
masi kementerian yang terlam-
nya partai politik yang berbeda koalisi dalam pemilihan pres- kader terbaik dari partai politik dapat berimplikasi pada ter- pau banyak. Gestur ini tidak- (tujuh) hari kerja DPR dianggap Makna persetujuan seb-
dalam formasi kementerian dan
iden (Pilpres) pun berharap masuk dalam formasi kabinet. hanya merekrut orang-orang ganggunya keutuhan NKRI lah baik karena menyimpangi sudah memberikan pertim- agaimana dimaksud, harus
di luar partai politik. Tanpa dan resistensi terhadap keb- kehendak Pasal 17 UUD 1945. bangan kepada Presiden atas dibaca selaras dengan Pasal 20
Jika memandang konstitusi dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. melibatkan kader partai politik hinekaan di negeri ini. Efek Apalagi konfigurasi politik pengubahan kementerian. Akan ayat (2) UUD 1945, sehingga
sebelah mata, yaitu hanya me- Yang harus dipahami adalah dalam kementerian akan men- dari kontestasi politik 2019 juga kementerian mengakomodasi tetapi rentang waktu lebih dari 7 pembubaran kementerian yang
nyandarkan pada Pasal 17 ayat simbiosis-mutualisme antara gakibatkan kementerian menjadi melahirkan polarisasi di an- partai politik yang berbeda (tujuh) hari itu dapat dijadikan menangani urusan agama, hu-
(2) UUD 1945 bahwa menteri- Presiden dan parpol dalam kering dalam berdemokrasi, tara masyarakat dan kelompok koalisi dalam pilpres. Padahal sebagai reasoning bagi kelom- kum, keuangan, dan keamanan
menteri diangkat dan diber- penentuan kabinet. Namun terutama untuk merealisasikan elite politik. Dengan demikian merangkul parpol di luar ko- pok kepentingan tertentu untuk harus dengan persetujuan DPR,
hentikan oleh Presiden dan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 itu kesejahteraan rakyat, yang dia- menjadi penting dalam formasi alisi karena kebutuhan soliditas dimanfaatkan mengganggu harus melalui perubahan UU
tidak ada narasi apapun yang bukan berarti parpol dengan manatkan dalam alinea ke-empat kabinet mengakomodasi partai untuk menjaga keutuhan NKRI. ritme konsolidasi awal pemer- Kementerian yang tidak mung-
mengisyaratkan usul dan/atau segala kegaduhannya dapat me- Pembukaan UUD 1945. politik di luar koalisi dalam Namun jika partai koalisinya intahan, dan akan berakibat kin dilakukan karena Presiden
pertimbangan dari lembaga maksakan kehendak meminta Perlu diingat salah satu tu- rangka memperkuat jati diri ke- sendiri meninggalkan koalisi pada konsolidasi nomenklatur hanya diberi waktu 14 hari
negara lain bahkan dari partai Presiden untuk menempatkan gas partai politik adalah men- bangsaan sebagai bangsa yang maka tujuan itu tidak tercapai kementerian yang sebelumnya sejak pelantikan oleh UU untuk
politik, maka sepenuhnya bena- kadernya duduk di kementerian ciptakan mesin percepatan bhineka yang bermakna tanpa dengan baik hanya karena tidak berkesinambungan (sus- menetapkan menteri.
rlah bahwa penentuan men- karena narasi etika politiknya kesejahteraan rakyat melalui intoleransi dan diskriminasi. tolak-tarik urusan berapa ban- tainable) dengan nomenklatur Dengan kata lain, lebih cepat
teri merupakan hak prerogatif kurang pas. pemerintahan. Dengan demiki- Setelah 20 Oktober sebagai yak partai mendapatkan ‘jatah’ baru, serta dapat berakibat lebih bagus Presiden memben-
Presiden. Banyak kalangan Meskipun menteri hanya se- an partai politik wajib mem- momentum pelantikan Presiden kementerian. perubahan pada mitra kerja di tuk kabinet demi konsolidasi
lupa bahwa Pasal 17 UUD 1945 bagai pembantu Presiden, dan berikan andil dalam penyeleng- dan Wakil Presiden, Jokowi- Isu perubahan nomenklatur komisi-komisi di DPR. pembangunan dalam Kabinet
itu dapat dilaksanakan harus kementerian merupakan salah garaan pemerintahan. Salah Ma’ruf Amin harus segera kabinet yang digadang-gadang UU Kementerian Negara Kerja II. Ini merupakan kewaja-
melalui Pasal 6A ayat (2) UUD satu dari ke-34 lembaga yang satunya melalui kementerian melantik menteri-menterinya oleh Jokowi akan menjadi sa- memberikan pembatasan pe- ran dalam sebuah koalisi besar.
1945 bahwa ada peran partai disebutkan dalam konstitusi, sebagaimana tujuan partai poli- meskipun dalam Pasal 16 UU saran tembak dari kelompok rubahan atas kementerian tri- Jika tidak semua kehendak tera-
politik dan/atau gabungan posisi menteri sangat strategis tik berdasarkan Pasal 10 UU Kementerian menyebutkan, tertentu. umvirat (Menlu, Mendagri dan komodasi, maka kedewasaan
partai politik dalam penentuan karena menteri membantu pres- Parpol (UU No 2 Tahun 2008), Presiden melaksanakan pem- Meski Presiden memiliki Menhan) karena diatur dalam berpikir untuk bertindak demi
calon Presiden dan calon Wakil iden dalam rangka menjalankan yang menyebutkan parpol ber- bentukan kementerian paling kewenangan mengubah no- Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, se- kebangsaan adalah mulia dalam
Presiden. Dengan demikian kekuasaannya sebagai kepala tujuan memperjuangkan cita- lama 14 (empat belas) hari kerja menklatur kementerian seb- hingga UU tidak dapat meng- suasana kegaduhan politik yang
dalam formasi mendudukan pemerintahan. Posisi menteri cita partai politik dalam kehidu- sejak Presiden mengucapkan agaimana diatur dalam Pasal gantinya kecuali amandemen harus segera terselesaikan demi
kementerian, Presiden tetap yang strategis menjadi pent- pan bermasyarakat, berbangsa, sumpah/janji. 18 UU Kementerian Negara, UUD 1945. Bahkan pembubaran kebhinekaan. Selamat bekerja
tidak dapat melepaskan diri ing bagi parpol untuk mener- dan bernegara, yang salah satu Jika Jokowi-Ma’ruf terlalu pengubahan kementerian harus kementerian dapat dilakukan Koalisi Indonesia Kerja Jilid II.

Infrastruktur Berkelanjutan dan Perekonomian Unggul

Penulis: Nirwono Joga Pusat Studi Perkotaan

SETELAH Joko Widodo dan Jawa dituntut lebih kreatif dan
Ma’ruf Amin dilantik sebagai inovatif mengembangkan daya
presiden dan wakil presiden tarik dan diferensiasi destinasi
2019-2024, dalam pidato pelan- wisata berbasis alam. Kekayaan
tikannya, Presiden menyampai- kuliner, kesejarahan pusaka,
kan lima target kerja, yakni pem- beragam kesenian tradisional,
bangunan SDM, pembangunan atau kearifan religi.
infrastruktur, penyederhanaan Pengembangan koridor eko-
dan pemangkasan regulasi, nomi di sepanjang koridor tol
penyederhanaan birokrasi, dan diperlukan untuk menjaga seka-
transformasi ekonomi. Pemban- ligus mendorong roda ekonomi
gunan SDM yang pekerja keras, lokal, regional, nasional, hingga
dinamis, terampil, menguasai global agar tetap bergerak me-
ilmu pengetahuan dan teknolo- lalui investasi di daerah. Keg-
gi, dan bekerja sama dengan iatan ekonomi lintas sektroal
talenta-talenta global. dan bernilai tambah diyakini
Pembangunan infrastruktur turut menciptakan kesejahteraan
yang membuka akses ekonomi bagi masyarakat dan menekan
dan mengakselerasi nilai tambah kemiskinan.
perekonomian rakyat. Penye- Aktivitas ekonomi dunia
derhanaan dan pemangkasan usaha akan berdampak pada
kendala regulasi. Salah satunya penciptaan lapangan kerja
melalui pembuatan UU Cipta yang memberikan penghasilan
Lapangan Kerja dan UU Pem- berkelanjutan bagi masyarakat.
berdayaan Usaha Mikro, Kecil, Untuk keterlibatan perguruan
Menengah. tinggi lokal diperlukan untuk
Penyederhanaan birokrasi memetakan potensi ekonomi
dengan prioritas pada investasi lokal, pelaku usaha lokal, dan
yang menciptakan lapangan komunitas masyarakat. Sektor
kerja dan penyederhanaan es- swasta yang terlibat perlu diberi
elonisasi. insentif dari pemerintah agar
Transformasi ekonomi dari upaya yang dilakukan semakin
ketergantungan pada sumber efektif, seperti kelonggaran dari
daya alam menjadi daya saing sisi perpajakan, kemudahan pe-
manufaktur dan jasa modern. nyederhanaan perizinan.
Terkait dengan pembangunan Dengan Pulau Jawa yang ma-
infrastruktur yang membuka sih sebagai pusat perekonomian,
akses ekonomi dan mengaksel- menjaga pertumbuhan ekonomi
erasi nilai tambah perekonomian Ilustrasi di Jawa harus terus dilakukan.
rakyat, pembangunan infra- Di sini, Tol Trans-Jawa berperan
struktur tol harus dikembang- Palimanan beroperasi pada 2015, serta menawarkan waktu tem- terhubung dengan Tol Trans- langsung dengan kawasan in- paten yang dilintasi tol. Di tem- menjadi pembangkit ekonomi
kan menjadi koridor ekonomi. banyak wisatawan dari Jakarta puh lebih cepat. Jawa menjadi lebih bersinergi dustri (berkembang menjadi pat istirahat dapat ditampilkan dengan mendorong terciptanya
Untuk itu, pemerintah harus dan sekitar berkunjung ke Ci- Kementerian Perhubungan mendukung kegiatan bongkar kota industri), pelabuhan (kota potensi ekonomi lokal dengan mesin-mesin pertumbuhan eko-
segera menyusun aturan yang rebon pada akhir pekan dan harus memiliki rencana strate- muat barang dan waktu kirim pelabuhan), atau bandara (kota brand kuliner atau produk ba- nomi baru pada kota/kabupaten
memungkinkan koridor tol liburan panjang untuk berwisata gi pengurangan penggunaan dengan lebih cepat. bandara). Untuk itu, perlu di- rang lokal, alternatif destinasi yang dilintasi, serta memberi
mengakomodasi kebutuhan budaya dan kuliner. kendaraan pribadi. Penyediaan Keberadaan tempat-tempat pertimbangkan tempat istirahat wisata yang beragam. Di area dampak yang sama ke luar Jawa.
para pemangku kepentingan Terhubungnya Tol Trans-Jawa dan pengembangan transpor- istirahat di sepanjang koridor tol dengan lahan yang lebih luas. tempat istirahat disediakan po- Pemerintah sebagai pe-
agar memberikan dampak eko- Merak-Probolinggo pada awal tasi publik/massal, seperti bus harus disiapkan menjadi tempat Selain itu, harus disiapkan jok instagramable yang menarik mangku kebijakan dituntut
nomi yang lebih besar, baik lokal 2019 telah membuka usaha Trans-Jawa Loop Line, mengin- transit penghubung antarmoda rencana detail tata ruang dan untuk diunggah di media sosial. harus semakin aktif dan kreatif
(kota/kabupaten yang dilintasi), baru bagi perusahaan otobus. tegrasikan dengan sistem trans- transportasi. Perpindahan pen- rencana tata bangunan dan ling- Kementerian Pariwisata menggaet mitra strategis dalam
regional (provinsi yang dilalui), Beberapa bus antarkota mulai portasi massal kota/kabupaten umpang dapat dilakukan di kungan untuk mengembangkan dapat melakukan optimalisasi mengembangkan koridor eko-
nasional (antarpulau), maupun berekspansi dengan membuka yang dilintasi Trans-Jawa, serta tempat istirahat dan pelayanan kawasan sesuai potensi kekhu- pemasaran, pendampingan, dan nomi yang berkelanjutan me-
global (antarnegara). rute baru yang melayani perjala- membentuk Badan Pengelola tol tidak harus keluar dari tol. susannya. Seperti menjadi kota pengembangan destinasi wisata lalui pendekatan multidimensi.
Ketersediaan infrastruktur nan dari Merak, Banten, hingga Transportasi Trans-Jawa. Tempat istirahat dapat difung- industri yang ramah lingkungan, kota/kabupaten yang didukung Lalu, lintas sektoral di sepanjang
yang berkualitas akan membuka Probolinggo, Jawa Timur. Mer- Pelabuhan Tanjung Priok di sikan sebagai hub logistik yang kota pelabuhan maritim, atau asosiasi travel/biro perjalanan, koridor tol agar pembangunan
peluang bisnis baru dan mencip- eka dapat menambah armada Jakarta, Pelabuhan Tanjung Mas memudahkan aktivitas pengang- kota bandara yang futuristis. asosiasi restoran dan perho- tol juga dapat berkelanjutan di
takan aktivitas ekonomi baru. untuk melayani pemberangka- di Semarang, dan Pelabuhan kutan barang melalui tol. Tol Tempat istirahat harus men- telan. Kota dan kabupaten (dan masa depan. Itu tugas pemerin-
Misalnya, setelah tol Cikopo- tan pagi, siang, dan sore hari, Tanjung Perak di Surabaya yang harus dikembangkan terhubung jadi etalase potensi kota/kabu- desa) yang dilintasi Tol Trans- tahan sekarang. Selamat bekerja.

PALANGKA POSTALANGKA POST
P Redaktur Pelaksana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Na ri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi E endi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)