Page 2 - SKH Palangka Post Edisi 29 Oktober 2019

OPINI

SELASA, 29 OKTOBER 2019 02

Pentingnya Memiliki NPWP

PWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor penting dan manfaat sekali me- kawin. dapat dapat kita pahami, bah-
Rp4.500.000,00 untuk tam-
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana miliki NPWP tersebut, apalagi bahan bagi setiap anggota wa memiliki NPWP adalah wa-
kita saat ini tidak dipungkiri
jib bagi seseorang yang memi-
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan menjalani hidup dilingkungan keluarga sedarah, semenda liki penghasilan dan memenuhi
Nsebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib sosial yang banyak sekali ber- dalam garis keturunan lurus syarat subyektif dan obyek-
pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Ada 2 hubungan dengan hal-hal yang serta anak angkat yang menjadi tif sesuai Peraturan Direk-
(dua) jenis NPWP yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dan yang berkaitan dengan kewa- tanggungan. tur Jenderal Pajak No.Per-20/
jiban kita selaku warga nega-
PJ/2013 tentang Pendaftaran
Jadi bila anda memiliki
untuk wajib pajak badan (perusahaan). ra dan juga keterlibatan kita penghasilan di bawah PTKP dan Pemberian NPWP, Pel-
dalam dunia usaha yang sema- anda tidak memiliki kewajiban aporan Usaha, Pengukuhandan
Berdasarkan Peraturan Di- memiliki NPWP? Sebagaimana kin modern dan terus berkem- membayar pajak, namun bila Pencabutan PKP.
rektur Jenderal Pajak Nomor tercantum dalam Pasal 8 per- bang. Tetapi perlu juga kita liat penghasilan diatas PTKP maka Sedangkan bila seseorang
Per–20/PJ/2013 orang pribadi 20/PJ/2013 maka Direktorat dan pelajari lagi sebagaimana anda memiliki kewajiban un- yang tidak memiliki NPWP
atau badan (perusahaan) wajib Jendral Pajak berdasarkan data amanat pada Pasal lainnya tuk membayar pajak. dan harus membayar pajak,
memiliki NPWP apabila telah dan informasi perpajakan yang guna mengetahui apakah kita Dan apabila orang yang maka pengenaan pajak nya
memenuhi persyaratan sub- dimilikinya dapat menerbitkan masuk dalam kelompok wajib pernah memiliki NPWP na- lebih tinggi 20% dari seharus-
yektif dan obyektif dengan ke- Nomor Pokok Wajib Pajak pajak yang mana, menurut mun tidak lagi memiliki peng- nya. Dan apabila orang pribadi
tentuan peraturan perpajakan (NPWP) secara jabatan den- ketentuan Pasal 11 Peraturan hasilan berhak mengajukan atau badan (perusahaan) yang
yang berlaku. Syarat Subyektif gan terlebih dahulu dilakukan Menteri Keuangan RI No.243/ penghapusan NPWP, cara sudah tidak memiliki pendapa-
yaitu orang pribadi yang ber- pemeriksaaan atau verifikasi PMK.03/2014 tentang Wajib menghapus NPWP dilakukan tan atau menutup usahanya
tempat tinggal atau berada di dalam rangka penerbitan No- Pajak Dengan Penghasilan dengan mengajukan permoho- bisa mengajukan penghapusan
Indonesia lebih dari 183 hari mor Pokok Wajib Pajak secara Penulis: Tertentu Dikecualikan Dari nan ke Kantor Pelayanan Pajak NPWP di kantor pelayanan
(dalam jangka waktu 12 bulan) jabatan. M. Supian Noor SE CfrA, Auditor Muda APIP Inspekto- Kewajiban Menyapaikan SPT (KPP) dimana anda mendaf- pajak dimana anda mendaftar.
serta orang pribadi yang dalam ( Surat Pemberitahuan ) pajak, tar. Karena dengan keadaan Demikian tulisan ini dibuat
suatu tahun pajak berada di Manfaat dari memiliki NPWP rat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur apa yang dimaksud dengan sosial ekonomi ataupun hal sebagai review atas ketentuan
Indonesia dan berniat untuk yaitu : penghasilan tetentu, yaitu wa- lainnya tentunya status sosial yang berlaku terhadap tahapan
tinggal di Indonesia, Badan Pembayaran pajak dapat memastikan bahwa calon deb- rekening koran. jib pajak yang dikategorikan seseorang ataupun suatu usaha yang harus dilalui jika orang
yang didirikan atau bertempat lebih rendah, mereka yang iturnya taat pajak. Pembelian produk investasi, memiliki Penghasilan Tidak dapat berubah-ubah, maka pibadi ataupun yang mau beru-
kedudukan di Indonesia. Se- melakukan pembayaran pajak Syarat dalam pengajuan misalnya saham, reksadana, Kena Pajak (PTKP), berdasar- dengan hal tersebut bisa saja saha dengan taat perpajakan
dangkan persyaratan obyektif namun tidak memiliki NPWP SIUP (Surat Ijin Usaha Perda- dan lainnya produk-produk kan Peraturan Menteri Keuan- seseorang tidak diwajibkan lagi yang berlaku. Dan penulis san-
adalah ketika orang pribadi harus membayarkan pajaknya gangan). investasi. gan Nomor:101/PMK.010/2016 atau tidak memenuhi kriteria gat menyadari masih banyak
atau badan tersebut memiliki sebesar 20% lebih tinggi dari Pembuatan rekening koran Syarat mengikuti lelang PTKP sebagai berikut : sebagai wajib pajak. kekurangan pada tulisan yang
penghasilan. jumlah pajak yang seharusnya di Bank, setiap Bank mengha- proyek pemerintah. Rp54.000.00,00 untuk wajib Sehingga dari ketentuan dibuat ini, sehingga sangat
Bagaimana jika kita sudah dibayar. ruskan nasabah untuk memi- Nah, jika meliat fasilitas yang pajak orang pribadi. berkenaan dengan perpajakan terbuka sekali terhadap keritik
memenuhi persyaratan sub- Mengajukan kredit/pinja- liki NPWP jika ingin mengaju- diperoleh bagi orang pribadi Rp4.500.000,00 untuk tam- terutama terkait NPWP penu- dan masukan positif terhadap
yektif dan obyektif tapi belum man Bank, pihak Bank perlu kan permohonan pembuatan ataupun usaha tentunya sangat bahan wajib pajak yang sudah lis dapat menyimpulkan atau tulisan singkat ini, terimakasih.

KPK Diperlemah, Ibu Kota Pindah,

Koruptor Siap Menjarah

PADA Selasa tanggal 17 Sep- jadi budaya yang diciptakan
tember 2019 merupakan hari oleh tokoh-tokoh perpolitikan
bersejarahnya Komisi Pemberan- Indonesia.
tasan Korupsi (KPK) karena di- Sejauh ini KPK sendiri seti-
hari itu melalui rapat Paripurna daknya berhasil mengungkap
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kasus-kasus besar yang melibat-
dengan resmi mengesahkan kan orang-orang besar seperti
Revisi Undang-undang Nomor kasus pengadaan E-KTP yang
30 tahun 2002 tentang Komisi melibatkan berberapa pemangku
Pemberantasan Tindak Pidana kebijakan, KPK akhirnya mene-
Korupsi atau revisi UU KPK. tapkan sejumlah orang sebagai
Adapun hasil revisi tersebut tersangka korupsi, beberapa di
setidaknya ada point-point yang antaranya pejabat Kementerian
dinilai dapat melemahkan KPK. Dalam Negeri dan petinggi De-
Ada tujuh poin baru dari hasil wan Perwakilan DPR. Mereka
revisi UU KPK itu. Pertama, KPK adalah Sugiharto, Irman, Andi
ditempatkan sebagai lembaga Narogong, Markus Nari, Anang
penegak hukum yang berada Sugiana dan Setya Novanto.
pada rumpun eksekutif. Kedua, Selain kasus korupsi E-KTP
pembentukan Dewan Pengawas ada pula kasus yang berhasil
KPK. Ketiga, terkait pelaksanaan memenjarakan petinggi negeri
fungsi penyadapan. Keempat, dan berhasil di ringkus oleh
mengenai mekanisme penerbi- KPK kasus tersebut adalah kasus
tan Surat Perintah Penghentian korupsi proyek Pembangunan
Penyidikan (SP3). Pusat Pendidikan dan Sekolah
Seperti yang kita ketahui Olahraga Nasional (P3SON) atau
Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikenal dengan Wisma Atlet
(KPK) merupakan komisi yang Penulis: Prayugo Saputra, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Hambalang, yang menyangkut
bersifat independen dan bebas nama-nama besar perpoliti-
dari pengaruh kekuasaan apa- Di Universitas Muhammadiyah Malang kan Indonesia antara lain Andi
pun dalam menjalankan tugas Zulkarnaen Mallarangeng alias
dan wewenangnya, akan tetapi Dewan Pengawas adapula kebi- gapan bahwa banyak masyarkat terkontrol oleh elit-elit politik. Choel Mallarangeng, mantan
setelah adanya revisi Undang- jakan Surat Perintah Penghentian yang menyetujui adanya revisi Dengan biaya anggaran yang be- Menteri Pemuda dan Olahraga.
Undang KPK dapat menjadikan Penyidikan (SP3) dalam jangka ketimbang masyarakat yang ke- sar dan lemahnya KPK, tentu saja Kemudian pejabat Kementerian
matinya komisi ini dan tidak ada waktu dua tahun di dalam re- beratan. Pengambilan keputusan menjadi peluang yang besar pula Pemuda dan Olahraga (Kem-
lagi keindependenan KPK dalam visi UU KPK, tentu akan banyak sepihak seolah-olah memang untuk para koruptor menjarah. pora) Deddy Kusdinar. Selain
mengungkap kasus korupsi hal membebaskan tersangka yang akan menyuntik mati KPK. Badan Perencanaan Pemban- itu, ada dua politisi beken yang
ini dikarenakan masalah regulasi masih dalam proses penyidikan. Revisi UU KPK seakan me- gunan Nasional (Bappenas) yang terlibat dalam pusara kasus
yang dilahirkan melalui revisi Dengan kebijakan seperti ini nyuntik mati sepak terjang KPK telah memperkirakan biaya yang korupsi ini, yakni Angelina Son-
UU KPK. apabila suatu kasus yang sedang yang selama ini dapat diper- dibutuhkan untuk pemindahan dakh, Mantan Anggota DPR
Apabila KPK perlu izin Dewan diusut dan membutuhkan waktu caya masyarakat banyak dalam Ibu Kota ke Kalimantan tepatnya dari Partai Demokrat dan Anas
Pengawas dalam melakukan lama, kemudian sudah melewati pembukaan kasus-kasus yang Kalimantan Timur memakan Urbaningrum, Mantan Ketua
penyadapan yang merupakan dua tahun dan berujung dibebas- merugikan negara besar-besaran dana sekitar Rp 323 triliun sam- Umum Partai Demokrat.
salah satu poin revisi UU KPK, kan, tentu akan semakin banyak secara materil dan juga inmateril. pai dengan Rp 466 triliun. Dari Dengan sepak terjang yang be-
hal tersebut tentu saja akan orang yang dibebaskan dengan Kepercayaan masyarakat terha- anggaran tersebut merupakan gitu kuat lantas pantaskah KPK
mengambat dan menyulitkan menggunakan SP3. dap KPK tentu di dasari dengan nilai fantastis jika berkaca den- dilemahkan dengan sedemikan
kinerja KPK dalam menjalankan Kecepatan pengesahan revisi ketidak percayaan masyrakat ke- gan proyek-proyek negara yang rupa, seolah-olah memberi tanda
tugasnya. Dengan kondisi seperti UU KPK dinilai terlalu tergesa- pada intansi lain. Maka tetap dan cenderung dengan kebiasaan tanya besar atas proyek super
ini tentu KPK akan mengalami gesa sehingga menimbulkan sisi haruslah KPK menjadi komisi korupsi. mega negara yang akan dilak-
kesulitan apalagi kalau kemu- pandang negatif terhadap DPR, yang independen, terlebih Pres- Sederhananya pelemahan KPK sanakan dalam waktu tepat yaitu
dian harus ada persetujuan dari jika diteliti dalam prokleknas 55 iden Joko Widodo alias Jokowi merupakan babak awal dari ko- pemindahan Ibu Kota Negara.
dewan pengawas. Sebagai contoh DPR RI, tidak ada 1 pun termuat telah menyatakan pemindahan rupsi besar-besaran yang terma- Semakin KPK lemah maka sema-
kalau penyidik mau menyeli- tentang revisi UU KPK dan bahkan Ibu Kota Negara. suk didalamnya tentang pemin- kin besar pula peluang korupsi
diki aliran dana, dan kemudian revisi UU KPK ini tidak ada dalam Pemindahan Ibu Kota ke Ka- dahan Ibu Kota ke Kalimantan terbuka. Menjadi penting bagi
terkendala dalam masalah izin prokleknas tahunan DPR. Sebena- limantan dan pelemahan KPK tersebut. Dengan melemahnya kita dalam melakukan dukungan
kepada Dewan Pengawas atau rnya jika dilihat dari prespektif sebenarnya belum tentu berkai- KPK merupakan peluang besar penolakan RUU KPK yang akan
bahkan tidak mendapatkan izin kepentingan tidak ada sedikitpun tan, tetapi jika kita melihat dari bagi elite-elite politik busuk di di ajukan di Mahkamah Agung.
ataupun izinya lama tentu akan urgensi revisi UU KPK ini. kacamata politik, pemindahan Indonesia. Seperti yang kita ke- Dengan hanya memberikan du-
memperlambat penyidikan KPK Ketergesaan DPR dalam Ibu Kota dan pelemahan KPK tahui sejauh ini proyek proyek kungan penuh atas penolakan
terhadap mengusut penyimpang mengesahkan revisi UU KPK ini membuat rambu-rambu yang besar negara selalu mengalami kita juga berpartisipasi didalam
proyek negara. seakan-akan tidak melibatkan secara kasat mata ini semua telah pengkorupsian di dalamnya Indonesia yang lebih baik, dan
Selain dengan izin dengan keterbukaan publik dan berang- diatur secara sistematik dan seakan-akan korupsi sudah men- tanpa koruptor.

PALANGKA POSTALANGKA POST
P Redaktur Pelaksana : Agustinus Djatta, Redaktur : M Jaini, Rickover Lantera, Seventin Gustapatmi, Rangga Andika, Assisten Redaktur : Osten Siallagan. Reporter
di Palangka Raya : Wahyudi Hendra, M Habibi, Ferry Santoso, Arianata, Dewi Kencana Wati, Bella Romadhani, Yohanes, Adik Sigit Permana, M Ridwan Noor.
Koresponden, Nanga Bulik : Heriyadi, Sukamara : Fahriansyah, Sampit : HM Baderi (Ka Biro), Sumiati, Na ri, Kuala Pembuang : Untung Wahyudi, Fredy
Mansyur Huda, Kasongan : Khairul Saleh, Kuala Kurun : Anthoneal, Pulang Pisau : Asprianta, Muara Teweh : Agus Siddik, Nasution, Puruk Cahu : Trisno,
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya Buntok : Shinta, Tamiang Layang : - , Kuala Kapuas : Bhakti Lapro Giadi, Sri Hayati, Pangkalan Bun : -
Penerbit : PT Media Palangka Pambelum
Terbit Pertama : 15 November 2001 Manager Produksi : Junaidi E endi, Operator Cetak : Ari Hartanto, Yunus Y Ikat, Kodrat P Aji, Tunes, Montas : Syahroni, Pra Cetak : Agung Priantoko, Ridwan
SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-15977HT/01.01 tanggal 24 Desember 2001 Ismail, Andriansyah, Gabriella Ois Meysiana.
Manager Keuangan & Akuntansi : -, Kabag Keuangan : -, Koordinator Sales & Marketing : Windraty Embang, Marketing Iklan Jakarta : Maya. Rahmad
Dewan Redaksi : Ediya Moralia, M Harris Sadikin, Pariyanto (08514680512), Account Executive : Meilisa Bela, Bagian Umum : Sigit Yadie Cahyo, HRD : M Alpiansyah.
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : M Harris Sadikin
Pemimpin Perusahaan : Revy Apriani Agen : Palangka Raya : Fathir Agency (0536-322203), Anang Sukri Agency (081329051738), Kumala Agency (082156411182), Pangkalan Bun : Agency Ijai
Kabag Litbang : Hairil Supriadi (08125092246, Pagatan : Agency Syahrian (082153037502).
Ombudsman : - Percetakan : PT Media Palangka Pambelum
Alamat : Jalan G Obos Nomor 30 kav 1-2 Palangka Raya (Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan)