Page 71 - Geografi SMA Kelas XI
P. 71

dokumen AMDAL, hal utama yang dilakukan adalah melakukan penge-
                  lompokan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
                  a.  Identifikasi dampak potensial.
                  b.  Evaluasi dampak potensial.
                  c.  Pemusatan dampak besar dan penting.


                                                 Rencana Kegiatan dari
                                                    Pemrakarsa

                                            Proses penapisan: Daftar kegiatan wajib
                                            AMDAL (KepMenLH No. 17 Tahun 2001)

                          AMDAL dipersyaratkan
                                                                       AMDAL tidak diperlukan
                  Pemberitahuan rencana studi AMDAL ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat
                       Pengumuman rencana kegiatan                   Penyusunan Upaya Pengelolaan
                         dan konsultasi masyarakat                    Lingkungan (UKL) dan Upaya
                                                                     Pemantauan Lingkungan (UPL)
                     Penyusun Kerangka Acuan (KA-ANDAL)
                                                     Surat Kesepakatan
                    Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi ANDAL  KA-ANDAL   Rekomendasi dari Instansi
                                                     MenLH/Gubernur/   yang bertanggung jawab
                    Penyusun dokumen ANDAL, RKL, dan RPL  Bupati/Walikota
                        Penilaian ANDAL, RKL, dan RPL  Layak Lingkungan          Komisi AMDAL Pusat
                                                                                  terdiri atas: Pakar,
                                                                                   Sektor Terkait,
                                                 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
                    Tidak Layak Lingkungan (kegiatan ditolak)                     Pemda Setempat,
                                                 oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota
                                                                                  Masyarakat, LSM
                     8K Tidak Layak Lingkungan oleh
                     MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota  Proses Perizinan
                  Sumber: https://bit.ly/3MDMWff
                  Gambar 1.42 Prosedur AMDAL

                      Hasil  pengelompokan  merupakan  dasar  penyusunan  dokumen
                  AMDAL yang terdiri atas beberapa hal berikut.
                  a.  Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL).
                  b.  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
                  c.  Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL).
                  d.  Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
                      Tiga komponen yang berhubungan dalam rangka penyusunan
                  AMDAL, yaitu sebagai berikut.
                  a.  Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab
                      atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
                  b.  Instansi  yang  bertanggung  jawab  adalah  instansi  yang  berwenang
                      memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan penger-
                      tian  bahwa  kewenangan  berada  pada  kepala  intansi  yang  ditugasi
                      mengendalikan dampak lingkungan.
                  c.  Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Analisis
                      Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dengan pengertian
                      ditingkat pusat oleh Komisi Penilaian Pusat dan tingkat daerah oleh
                      Komisi Penilai Daerah.






                                                               Bab I Posisi Strategis dan Potensi Sumber Daya Alam Indonesia  57
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76