Page 3 - Laporan Kinerja LSP Tahun 2018

LAPORAN KINERJA LSP P2 PPPPTK SENI DAN BUDAYA
TAHUN 2018

A. Posisioning LSP P2 Seni dan Budaya dengan PPPPTK Seni dan Budaya
Posisioning LSP P2 Seni dan Budaya terhadap PPPPTK Seni dan Budaya terbaca dalam
Pedoman BNSP nomor 202 tahun 2014 klausul 3.9, 4.3.3, dan klausul 4.3.4. Bunyi klausul

tersebut adalah sebagai berikut:
Klausul 3.9.
LSP pihak kedua (P2) adalah LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan
utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia
lembaga induknya, sumber daya manusia dari pemasoknya dan /atau sumber daya
manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP.

Klausul 4.3.3.
LSP pihak ketiga (P3) yang merupakan badan hukum dapat berupa perseroan terbatas
atau yayasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. LSP pihak ketiga yang
merupakan badan usaha yang legal disahkan melalui akte notaris yang di dalam
kepengurusannya mencantumkan perwakilan dari para pemangku kepentingan yang
mendirikannya.

Klausul 4.3.4.
LSP yang merupakan bagian dari badan hukum atau lembaga pemerintah dibentuk
melalui surat keputusan pimpinan instansi/lembaga, dengan lingkup sertifikasi
kompetensi kerja sesuai tugas, fungsi dan kegiatan kerja instansi/lembaga induknya.
LSP yang dibentuk tersebut di atas dapat diajukan lisensinya kepada BNSP sebagai LSP
pihak kesatu atau LSP pihak kedua, sesuai dengan sasaran sertifikasinya.

Dari klausul tersebut dapat disimpulkan bahwa LSP P2 adalah LSP yang didirikan dalam
rangka untuk mendukung tugas dan fungsi dari lembaga induknya. LSP P2 dapat didirikan

oleh lembaga swasta atau oleh instansi pemerintah. Secara legal hukum LSP P2 tidak bisa
menjadi badan hukum sendiri. LSP P2 merupakan bagian dari badan hukum atau lembaga

pemerintah atau swasta yang menjadi induknya. Sedangkan LSP yang merupakan badan
hukum sendiri adalah adalah LSP P3.
Kluasul 7.1.1. semakin menegaskan LSP P2 secara organisasi tidak terpisah dari

organisasi induknya. Klausul 7.1.1. berbunyi Organisasi LSP terdiri unsur pengarah dan unsur

pelaksana. Unsur pengarah terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota yang
merupakan perwakilan dari para pemangku kepentingan. Untuk LSP pihak kesatu dan LSP
pihak kedua unsur pengarah adalah pimpinan instansi/lembaga kerja yang membentuknya.

Klusul 7.1.3 lebih lanjut mengatur tugas dan tanggungjawab pengarah. Pengarah

mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP dengan menetapkan visi, misi dan
tujuan LSP; menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja; mengangkat

1