Page 36 - buku ajar kelas XI semester ganjil revisi

D. Upaya Penegakan HAM di Indonesia

1. Upaya Pemerintah dalam Menegakan HAM
Dalam penegakan hak asasi manusia pemerintah telah
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM)
Komnas HAM telah dibentuk pada tanggal 7 juli
1993 melalui Keputusan Presiden Nomor 50 tahun
1993 yang selanjutnya mengalami perubahan melalui
UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Damri & Putra, 2020: 112-114).
Komnas HAM memiliki empat fungsi, yakni:
1) Pemantauan
2) Pengkajian/penelitian
3) Mediasi
4) Pendidikan
b. Membentuk instrumen HAM
Instrumen HAM yaitu alat untuk menjamin
proses penegakan dan perlindungan hak asasi
manusia. Instrumen HAM berupa lembaga penegakan
HAM seperti pengadilan HAM, Komnas HAM, Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional
Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan peraturan
perundang-undangan yang digunakan untuk
menjamin HAM agar mendapatkan kepastian hukum
serta pengarahan dalam proses penegakan HAM.
c. Pembentukan Pengadilan HAM
Pengadilan hak asasi manusia dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM bertugas dan

PPKN KELAS XI SEMESTER GANJIL | 29