Page 61 - buku ajar kelas XI semester ganjil revisi
P. 61
eksplisit bahwa presiden tidak mempunyai wewenang
dalam membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sebagai gantinya, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat
Gotong Royong yang berperan sebagai pembantu
pemerintah tanpa fungsi kontrol pengganti Dewan
Perwakilan Rakyat. Hal ini menjelaskan bahwa saat itu
tidak ada pembagian kekuasaan. Kemudian, terjadi
penyelewengan pada aspek perundang-undangan yang
mencerminkan berbagi tindakan pemerintah melalui
Penetapan Presiden menggunakan Dekrit 5 Juli 1945
sebagai sumber hukum. Masa demokrasi ini diakhiri
dengan peristiwa pemberontakan G 30 S/ PKI pada
tanggal 30 September 1965 (Sulisworo, 2012: 24-25).
3. Periode Demokrasi Pancasila pada Orde Baru
(1965-1998)
Pada periode ini memakai Pancasila, Undang-
Undang dasar 1945 dan Ketetapan MPRS sebagai
landasan formil. Tindakan korektif dilakukan sebagai
upaya dalam meluruskan kembali sejumlah
penyelewengan yang dilakukan terhadap UUD 1945
pada masa demokrasi terpimpin yang lalu. Masa
jabatan presiden yang berlaku seumur hidup telah
dikembalikan menjadi 5 tahun masa jabatan.
Pada masa Orde Baru kekuasaan terpusat pada
presiden, lembaga suprastruktur ( MPR, DPR, MA dan
BPK) dan lembaga infrastruktur (partai politik, LSM
dll) dikontrol oleh lembaga eksekutif yang merupakan
PPKN KELAS XI SEMESTER GANJIL | 54
