Page 89 - buku ajar kelas XI semester ganjil revisi
P. 89
2. Dasar Hukum Lembaga Peradilan
Dasar hukum pembentukan lembaga peradilan adalah
sebagai berikut :
a. Pancasila terutama sila kelima Pancasila, yakni
sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”.
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1) dan (2).
c. Undang- Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak.
d. Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer.
e. Undang- Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM.
f. Undang- Undang RI No. 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak.
g. Undang- Undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, dsb.
3. Klasifikasi Lembaga Peradilan
Semua lembaga peradilan yang ada di Indonesia
merupakan lembaga peradilan negara yang telah
ditetapkan berdasarkan undang-undang. Lembaga
peradilan yang memiliki kedudukan tertinggi adalah
Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung memiliki kewajiban dan
wewenang sebagai berikut :
PPKN KELAS XI SEMESTER GANJIL | 82
