Page 76 - BUKU AJAR KELAS XII SMA
P. 76

b. Pengertian perlindungan hukum

                 Perlindungan  hukum  adalah  upaya  yang  dilakukan
          oleh  lembaga  penegak  hukum  untuk  melindungi  dan
          memberikan  hak-hak  warga  negara  agar  tidak  dilanggar.
          Suatu  perlindungan  dapat  dikatakan  sebagai  perlindungan
          hukum  apabila  mengandung  berbagai  unsur-unsur  yaitu
          adanya     perlindungan     pemerintah     terhadap     warga
          negaranya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan
          hak-hak warga negara.(Fajriani, 2020).
                 Menurut      Philipus   dalam     Budhiarta     (2016),
          pelindungan hukum di Indonesia terbagi menjadi 2 macam
          yaitu  adanya  perlindungan  hukum  secara  preventif
          (pencegahan)  dan  perlindungan  hukum  secara  represif
          (penanganan).
                 Jadi,   perlindungan     hukum      secara    preventif
          merupakan suatu cara yang dilakukan agar tidak terjadinya
          pelanggaran  hukum.  Perlindungan  hukum  preventif
          dilakukan  dengan  dibuatnya  peraturan  yang  mengatur
          mengenai  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan.  Sedangkan
          perlindungan  hukum  secara  represif  adalah  tindakan  yang
          dilakukan  sebagai  upaya  penanganan  kasus-kasus  hukum
          yang  sudah  terjadi.  Perlindungan  hukum  represif  ditandai
          dengan  diberikannya  sanksi  terhadap  peristiwa  yang
          melanggar  hukum.  Pada  dasarnya  konsep  perlindungan
          hukum menurut Philipus adalah perlindungan hukum dibuat
          bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.
                 Perlindungan  hukum  biasanya  dilakukan  terhadap
          pihak  yang  posisinya  lemah  dari  perbuatan  sewenang-
          wenang  pihak  yang  kuat.  Pada  hakikatnya,  setiap  orang
          berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena
          itu,  terdapat  banyak  macam  perlindungan  hukum.  Dari


         Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)              62
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81