Page 90 - BUKU AJAR KELAS XII SMA

6) Penelitian dan pengembangan hukum statistik
kriminal.

3. Peran Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan
Kehakiman
Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
pasal 19, “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara
yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam
undang-undang“. “Hakim” adalah hakim pada Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya.
Sedangkan “hakim konstitusi” adalah hakim pada Mahkamah
Konstitusi.
Dalam undang-undang yang sama pasal 5,
seorang hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk merasakan
keadilan, hakim dan hakim konstitusi harus tahu dan paham
kondisi sosiologis masyarakat. Artinya, ia harus memiliki
integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil,
profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
Dari sini kita tahu bahwa rasa keadilan dapat
diperoleh dari melihat fakta-fakta di persidangan dan kondisi
masyarakat. Semua hal tersebut sangat penting demi
menghasilkan putusan yang adil sehingga tujuan hukum bisa
tercapai. Selain itu, hakim dan hakim konstitusi juga harus
memperhatikan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Hal ini penting demi menjaga kredibilitas hakim dan institusi
peradilan.Hakim dibantu oleh seorang panitera atau seorang
yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 74