Page 204 - e-MODUL BIOLOGI BERBASIS SOCIO SCIENTIFIC ISSUE KELAS XI_Neat

memperpanjang masa pemberian vaksin. "Ada pertimbangan health immunity, jadi

tidak bisa diperpanjang seenaknya karena vaksin ini kan ada masanya. Begitu

disuntikkan, kekebalan seperti apa yang terjadi itu yang harus dijaga," katanya.

Bagaimanapun polemik penolakan vaksin MR telah bergulir. MUI sampai harus
mengeluarkan fatwa nomor 33 tahun 2018 yang isinya membolehkan pemberian

imunisasi MR meski haram. Fatwa tersebut diterbitkan MUI dengan alasan karena

ada kondisi keterpaksaaan, belum ditemukan vaksin yang halal dan suci, dan dari

keterangan ahli akan menimbulkan bahaya jika tidak diimunisasi.
MUI sebenarnya telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan pemberian

imunisasi pada 2016. Hanya saja fatwa itu tak spesifik menyebut kehalalan vaksin

jenis tertentu. Sementara munculnya fatwa tentang vaksin MR ini baru dimulai dari

pertemuan Kemenkes dengan MUI pada 3 Agustus lalu di kantor pusat MUI, Jakarta.

Pertemuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan fatwa secara resmi oleh
Kemenkes pada 6 Agustus 2018.

Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin sempat menyinggung lambannya permohonan

fatwa dari Kemenkes. Padahal pelaksanaan imunisasi MR telah dilakukan sejak 2017,

namun Kemenkes baru memintanya pada Agustus 2018 setelah ramai soal isu

kehalalan di masyarakat. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Soleh ketika
itu langsung meminta dokumen-dokumen dari Kemenkes untuk kepentingan

pemeriksaan. Dokumen itu baru dapat dilengkapi pada 14 Agustus 2018 dan

langsung diperiksa oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika

(LPPOM) MUI. Hasil pemeriksaan itu selesai sehari setelahnya dan langsung

dirapatkan oleh komisi fatwa MUI. Akhirnya pada 20 Agustus 2018, MUI
memutuskan mengeluarkan fatwa yang membolehkan pemberian vaksin MR karena

kondisi darurat. Alih-alih berjalan mulus, terbitnya fatwa ini rupanya masih

mendapat penolakan dari masyarakat di sejumlah daerah. Tokoh agama dan MUI

daerah bahkan tak satu suara dengan MUI pusat. Majelis Permusyawaratan Ulama

(MPU) di Aceh juga sempat melarang pemberian vaksin tersebut, meski belakangan
mereka sependapat dengan MUI yang membolehkan pemberian vaksin MR pada

anak-anak.

Sistem Kekebalan Tubuh | 190