Page 34 - Ringkasan Materi PPKn X Semester 1

3. Fungsi Pemberdayaan
Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk
mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam
fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat
menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.
Pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai berikut.
1. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
2. Dana perimbangan keuangan.
3. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.
4. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
5. Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.
6. Konservasi dan standarisasi nasional.
Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat
dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum sebagai berikut.
1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Pemerataan dan keadilan.
3. Menciptakan demokratisasi.
4. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan
nasional.
5. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun
nasonal.
C. Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan
tugas pembantuan. Tugas pembantuan (asas medebewind) adalah keikutsertaan
pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya
lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan (medebewind)
dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dengan
demikian, tugas pembantuan merupaka kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan
peraturan- peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal berikut:
1. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom
untuk melaksanakannya.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki
kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya
sepanjang peraturan memungkinkan.
3. Dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja.