Page 154 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-153_

Pasal 231

(1) Dalam hal persyaratan administratif bakal Pasangan Calon
sebegaimana dimaksud dalam Pasal 222 dan Pas) 229
belum lengkap, KPU memberikan kesempatan kepada Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau bakal
Pasangan Calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak
diterimanya surat pemberitahuan hasil verifrkasi dari KPU
sebogaimana dimaksud dalam Pasal 23O ayat(21.
(21 Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik
yang bergabung dan/atau bakal Pasangan Calon
menyerahkan hasil perbaikan dan/aAu kelengkapan
persyaratan administratif bakal Pasangan Calon kepada KPU
paling lama pada hari keempat sejak diterimanya surat
pemberitahuan hasil verffikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang
kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai
Politik yang bergabung dan/atau balcal Pasangan Calon
paling lama pada hari ketiga sejak diterimanya hasil
perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif
bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verilikasi
terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
administratif bakal Pasangan Calon diatur dalam
Peraturan KPU.

Pasal 232
(1) Dalam haf bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak
memenuhi persyaratan sebagai66la dimaksud dalam
Pasal 227 dan Pasal 229, WU meminta kepada Partai Politik
dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk
mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai
pengganti.

(21 Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari
sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh partai politik
dan/ atau Gabungan Partai Politik.

(3) KPU. . .