Page 5 - RadarJogja 27052025

Pasal 51 Jawa Pos
Jawa Pos (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Jawa Pos Pasal 21
Jawa Pos
Jawa Pos
Jawa Pos
4 selasa 27 Mei 2025 Jawa Pos RADAR JOGJA Jawa Pos RADAR JOGJA selasa 27 Mei 2025 5
PENJELASAN
BAB VI
d. mendapatkan pelindungan dan Kompensasi karena dampak
RANCANGAN
ATAS
negatif dari kegiatan Pengelolaan Sampah di TPST; dan
Cukup Jelas
KOMPENSASI
Paragraf 7
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelo- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL Pasal 22
Ayat (1)
NOMOR … TAHUN …
Pengawasan
laan Sampah.
yang mendapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan
Cukup Jelas
Bagian Kedua
Pasal 36
TENTANG
(1) Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik, Bupati melakukan peng-
SELASA 7 MEI TAHUN 2013 NOMOR … TAHUN … eceran Rp 4.000 SELASA 7 MEI TAHUN 2013 Pengelolaan Sampah di TPST. Pasal 52 Tanggung Jawab PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH Ayat (2) eceran Rp 4.000
Cukup Jelas
eceran Rp 4.000
eceran Rp 4.000
eceran Rp 4.000
awasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksana-
SELASA 7 MEI TAHUN 2013
SELASA 7 MEI TAHUN 2013
SELASA 7 MEI TAHUN 2013
Pasal 63
eceran Rp 4.000
SELASA 7 MEI TAHUN 2013
TENTANG (2) Pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaima- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 (1) Setiap Orang bertanggung jawab atas Sampah yang dihasilkan I. UMUM Ayat (3)
kan oleh badan usaha.
Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik In-
secara pribadi dan keluarga.
meliputi:
Cukup Jelas
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH na dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Dae- a. pemulihan lingkungan; (2) Setiap Orang bertanggung jawab atas timbulan Sampah yang donesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup Ayat (4)
b. biaya kesehatan dan pengobatan;
rah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ling-
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan
ada di tempat tinggalnya masing-masing.
Cukup Jelas
lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pe-
kungan hidup.
(3) Setiap Orang yang menjadi pengelola Perumahan atau tempat
Ayat (5)
c. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksana- d. kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang umum bertanggung jawab atas timbulan Sampah di Peruma- layanan kesehatan. Lingkungan hidup baik dan sehat adalah Yang dimaksud dengan faktor keamanan dan keselamatan
kan secara langsung dan tidak langsung.
lingkungan yang udara, air, serta tanahnya bersih dan terbebas
han atau tempat umum yang dikelolanya.
ditimbulkan dari kegiatan Pengelolaan Sampah.
antara lain dalam melakukan pengangkutan sampah mem-
BUPATI BANTUL, (4) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana (4) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan usaha bertanggung dari segala bentuk pencemaran atau polusi. Lingkungan hidup perhatikan tinggi timbulan sampah yang diangkut sesuai
dengan kapasitas kendaraan sehingga tidak membahay-
jawab atas Sampah yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya.
yang baik dan sehat ditandai dengan kualitas udara bersih, yakni
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
ayat (3) berupa kunjungan lapangan.
(5) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud BAB VII (5) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan di tempat tidak berbau dan tidak tercemar oleh polusi atau asap. Lingkung- akan pengguna jalan lainnya.
Menimbang: 28. Reduce, Reuse, Recycle yang selanjutnya disingkat 3R adalah b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanga- (3) Produsen dalam melakukan pendauran ulang sampah dapat (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan sampah pada ayat (3) berupa verifikasi laporan secara periodik. INSENTIF umum bertanggung jawab atas timbulan Sampah di tempat an sehat membuat nyaman orang yang tinggal di lingkungan Pasal 23
a. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang untuk hidup segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan nan Sampah; bekerjasama dengan pihak lain. dapat melibatkan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, pro- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kinerja Pengelo- Pasal 53 umum yang digunakan untuk kegiatan tersebut. tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan lingkungan tidak Ayat (1)
sehat, sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat- pembatasan timbulan sampah (reduce), pendauran ulang c. melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan peman- (4) Pelaksanaan pendauran ulang sampah yang hasil akhirnya dusen, dan/atau PJPS dalam bentuk program kegiatan pengo- laan Sampah spesifik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap (6) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: sehat adalah sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik Cukup Jelas
kan lingkungan hidup yang baik dan nyaman, diperlukan peng- sampah (recycle), dan pemanfaatan kembali sampah (reuse). faatan Sampah; untuk menghasilkan kemasan pangan, wajib mengikuti ke- lahan sampah. BAB V Orang yang membantu Pengelolaan Sampah. a. tempat usaha dan tempat kerja; akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Ayat (2)
elolaan sampah secara komprehensif, terencana dan terpadu; 29. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang selanjut- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pengelo- tentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawa- (3) Fasilitas pengolahan sampah terdiri atas: LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH Pasal 54 b. warung, rumah makan dan restoran; Selain itu, pertambahan penduduk di Kabupaten Bantul dan Huruf a
b. bahwa Sampah telah menjadi permasalahan di Kabupaten nya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan laan Sampah; san obat dan makanan. a. komposter; Bagian Kesatu (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 c. fasilitas keagamaan; perubahan pola konsumsi masyarakat, menimbulkan bert- Cukup Jelas
Bantul dengan volume, jenis dan karakterikstik yang semakin pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran e. memfasilitasi pengembangan Pengelolaan Sampah; (5) Hasil kegiatan pendauran ulang sampah yang dilakukan pro- b. transferstation; Lembaga Pengelola Sampah Mandiri didasarkan pada kinerja dalam melakukan: d. fasilitas kesehatan; ambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang se- Huruf b
bertambah, serta belum ada pemilahan sampah organik dan ulang. f. melaksanakan Pengelolaan Sampah; dusen dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah. c. TPS 3R; Pasal 37 a. kontribusi dan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; e. fasilitas pendidikan; makin beragam. Namun, penambahan jumlah sampah ini Cukup Jelas
non-organik dari sumbernya, sehingga pengelolaannya perlu 30. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pasal 17 d. PDU; dan/atau (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dibentuk oleh masyar- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; f. fasilitas olahraga; belum diimbangi dengan ketersediaan sarana Pengelolaan Huruf c
c. pengurangan timbulan sampah dengan pola 3R; dan/atau
g. fasilitas transportasi umum;
Sampah yang memadai. Sehingga, dalam rangka mewujudkan
akat secara berkelompok.
Cukup Jelas
dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sarana Pengelolaan Sampah yang dikembangkan dalam upaya pengolahan Sampah; Setiap Orang berkewajiban melakukan pemanfaatan kembali e. TPST.
agar dapat terselenggara secara aman tidak mengganggu peningkatan penanganan sampah organik dan anorganik di h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkem- sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Pasal 25 (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud d. tertib penanganan sampah. h. tempat kegiatan perdagangan; dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu dilakukan Peng- Huruf d
lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat sumber serta pengurangan jumlah yang harus ditangani di bang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan me- dengan cara: (1) Pengolahan sampah dilakukan di: pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat: (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) i. tempat rekreasi dan tempat hiburan. elolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Nomor 1
memberikan manfaat secara ekonomi; tempat pemrosesan akhir. nangani Sampah; dan a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang; dan/atau a. TPS 3R untuk sampah yang sudah dipilah dari sumber a. rukun tetangga; dapat berupa: Pasal 64 Rumah Tangga secara sistematis, menyeluruh, dan berkesin- Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain hotel,
c. bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang 31. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya dising- i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, b. menggunakan bahan yang mudah terurai oleh proses alam. sampah; b. padukuhan; atau a. pemberian penghargaan; Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi: ambungan. Hal tersebut sejalan dengan kewenangan Peme- rumah makan besar, dan pabrik.
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peme- kat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengum- masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pasal 18 b. PDU untuk sampah yang sudah dipilah dari TPS/TPS 3R; dan c. kalurahan. b. bantuan operasional; dan/atau a. memelihara dan menjaga tempat dan kegiatan yang menjadi rintah Daerah yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan Nomor 2
rintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah pulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, Pengelolaan Sampah. (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah c. TPST untuk sampah dari fasilitas umum dan residu sampah (3) Tata kelola Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tanggung jawabnya; dan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana Cukup Jelas
Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pasal 9 dengan cara: yang berasal dari TPS 3R. dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: kurun waktu tertentu. b. melakukan pengurangan dan/atau penanganan Sampah den- diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ayat (3)
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 32. Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang selanjutnya di- Tugas Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Sampah meliputi: a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kemba- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sampah sebaga- a. bank sampah; atau Pasal 55 gan cara yang berwawasan lingkungan. Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah Cukup Jelas
b. sedekah sampah.
Tangga, namun beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah singkat FPSS adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah a. melakukan Pengelolaan Sampah berupa pengumpulan sam- li sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya imana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerin- Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pem- Bagian Ketiga terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pasal 24
berian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal
Kewajiban
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Ayat (1)
tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan Daerah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan dan/atau pah dari sumber sampah ke TPS 3R; sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah; Pasal 26
perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan pengelo- pengolahan Sampah Spesifik tertentu. b. berperan serta dalam membiayai Pengelolaan Sampah yang b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPST tahan di bidang lingkungan hidup dapat memfasilitasi pem- 54 diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 65 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Un- Huruf a
laan sampah di daerah sehingga perlu disesuaikan; 33. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan dilakukan secara mandiri melalui anggaran dan belanja dan/atau dalam melakukan pemrosesan akhir sampah sebagaimana bentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana BAB VIII (1) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana di- dang. Pemadatan dilakukan antara lain pada sampah anorganik
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 Kalurahan; dan c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk dimaksud dalam Pasal 19 huruf e. dimaksud pada ayat (1). KERJA SAMA DAN KEMITRAAN maksud dalam Pasal 66, setiap Orang wajib: Kewenangan tersebut dipertegas dengan adanya kebijakan dalam rangka mendapatkan manfaat lain.
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pera- adalah tempat penampungan sementara Sampah yang Meng- c. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan untuk diguna ulang. (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan: (5) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 56 a. menyediakan Tempat Sampah di rumah, perumahan, desentralisasi sampah dari Pemerintah Daerah Istimewa Yo- Huruf b
turan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; andung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah. (2) Rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah a. metode pembakaran ramah lingkungan; pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan men- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan: tempat umum, dan lingkungan yang menjadi tanggung gyakarta mengubah mekanisme Pengelolaan Sampah, yang Pengomposan dilakukan pada sampah organik dalam
pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin. BAB III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi salah b. metode pemilahan dan pemadatan; dapatkan registrasi dari Perangkat Daerah yang menyeleng- a. pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau jawabnya; semula residu sampah dapat dibuang ke Tempat Pengelolaan rangka mendapatkan manfaat lain.
Mengingat: 34. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari alat peng- JENIS DAN SUMBER SAMPAH satu persyaratan untuk memperoleh dokumen lingkungan c. metode lahan uruk saniter; dan/atau garakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. b. badan usaha. b. membuang Sampah pada Tempat Sampah sesuai dengan Akhir (TPA) Piyungan dengan adanya kebijakan desentralisa- Huruf c
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik In- angkutan sampah untuk diangkut ke TPST. Pasal 10 dan/atau izin lingkungan. d. teknologi ramah lingkungan lainnya. Pasal 38 (2) Lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana tanggung jawabnya; si sampah ini masing-masing pemerintah kabupaten/kota Yang dimaksud dengan daur ulang materi adalah daur
donesia Tahun 1945; 35. Transferstation adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, (1) Ruang lingkup pengelompokan Sampah terdiri atas: (3) Hasil kegiatan pemanfaatan kembali sampah yang dilakukan Bagian Ketiga (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: c. melaksanakan pemilahan Sampah yang menjadi tanggung se-Daerah Istimewa Yogyakarta harus mampu menyelesaikan ulang sampah menjadi barang baru setelah melalui proses
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan pengepakan, dan transit sampah dari alat pengangkutan sam- a. Sampah Rumah Tangga; produsen dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah. Pengelolaan Sampah Spesifik dalam Pasal 37 ayat (1) melakukan kerja sama dalam Pengelolaan a. penyediaan sarana prasarana atau pembangunan TPST; jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un- sampahnya sendiri. pengolahan, daur ulang materi dilakukan pada sampah
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 pah untuk diangkut ke TPST. b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan Pasal 19 Paragraf 1 Sampah dengan membentuk Jejaring Pengelola Sampah Mandiri. b. pengangkutan Sampah dari TPS ke TPST; dangan; dan Dengan adanya perubahan kebijakan ini dan kebutuhan dalam anorganik dalam rangka mendapatkan manfaat lain. mi-
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 36. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang c. Sampah Spesifik. Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hu- Umum (2) Jejaring Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud c. pengelolaan TPST; d. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan pengaturan Pengelolaan Sampah di masyarakat ternyata tidak salnya sampah plastik menjadi produk tas, bantal, atau
Nomor 4851); terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pen- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ruf b dilakukan melalui: Pasal 27 pada ayat (1) pembentukannya dapat difasilitasi oleh Peme- d. pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah perundang-undangan. cukup hanya dengan melakukan Perubahan atas Peraturan sandal.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan anganan sampah di TPST. huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, a. pemilahan; (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik rintah Daerah dan Kalurahan. lingkungan; dan/atau (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peng- Huruf d
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 37. Sampah Liar adalah sampah yang berada di lokasi yang tidak tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik. b. pengumpulan; sesuai dengan kewenangannya. (3) Fasilitasi pembentukan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri e. Pengelolaan Sampah dalam kondisi darurat. pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikenai sanksi administratif elolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Yang dimaksud dengan daur ulang energi adalah daur
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud c. pengangkutan; (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: (3) Lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana berupa: Rumah Tangga, karena dinilai sudah tidak sesuai dengan ulang sampah menjadi sumber energi, daur ulang energi
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pada ayat (1) huruf b berasal dari Kawasan Komersial, Kawa- d. pengolahan; dan dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kalurahan dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. teguran tertulis; perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutu- dilakukan pada sampah organik dan anorganik dalam
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pene- 38. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat san Industri, Kawasan Khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, e. pemrosesan akhir sampah. a. pengurangan; dan/atau oleh Lurah; a. penarikan retribusi pelayanan persampahan; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan han pengaturan pengelolaan sampah di daerah, sehingga rangka mendapatkan manfaat lain. misalnya plastik yang
usaha; dan/atau
tapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor PJPS adalah Orang yang bertanggung jawab dalam pelaksa- dan/atau fasilitas lainnya. Pasal 20 b. penanganan. b. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kapanewon b. penyediaan/pembangunan PDU, TPS, atau TPST, serta c. pencabutan izin. perlu disesuaikan dengan menyusun raperda baru dengan diolah menjadi bahan bakar minyak.
harapan dapat mengatasi permasalahan sampah dewasa ini
sarana dan prasarana pendukungnya;
oleh Panewu; dan
Huruf e
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang naan kegiatan penyediaan jasa Pengelolaan Sampah. (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (1) Proses pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 39. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri adalah kelompok masy- c terdiri atas: 19 huruf a dilakukan oleh setiap Orang pada sumber sampah. meliputi: c. Jejaring Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kabupaten oleh c. pengangkutan Sampah; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi adminis- di Kabupaten Bantul secara komprehensif, lintas sektoral, Cukup jelas.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); arakat yang peduli untuk melakukan Pengelolaan Sampah a. Sampah yang Mengandung B3; (2) Proses pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan peng- a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik; Bupati. d. pengelolaan TPST; dan/atau tratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Pe- serta terencana dan terpadu. Ayat (2)
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten secara mandiri di lingkungannya. b. Sampah yang Mengandung Limbah B3; elompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sam- b. pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau Pasal 39 e. pengelolaan produk olahan lainnya. raturan Bupati. Cukup jelas.
Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 40. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul. c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana; pah yang terdiri atas: c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik. Ketentuan lebih lanjut pembentukan Jejaring Pengelola Sampah (4) Pelaksanaan kerja sama antarpemerintah daerah dan kemit- Pasal 66 II. PASAL DEMI PASAL Ayat (3)
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lem- 41. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyeleng- d. Puing Bongkaran Bangunan; a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pera- raan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan (1) Setiap Orang yang mengelola kompleks perumahan atau Cukup jelas.
baran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); gara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan/atau serta limbah bahan berbahaya dan beracun; meliputi kegiatan: turan Bupati. peraturan perundang- undangan. tempat umum wajib membersihkan jalan, saluran, taman dan Pasal 1 Pasal 25
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengel- urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik. b. sampah yang mudah terurai; a. pemilahan; Pasal 40 BAB IX jalur hijau yang ada di lingkungannya. Cukup Jelas Cukup Jelas
olaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah otonom. (5) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada c. sampah yang dapat digunakan kembali; b. pengumpulan; (1) Prasarana dan sarana sebagai penunjang kegiatan operasional SISTEM TANGGAP DARURAT (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Pasal 26
Pasal 57
Cukup Jelas
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 42. Bupati adalah Bupati Bantul. ayat (4) huruf a berasal dari: d. sampah yang dapat didaur ulang; dan c. pengangkutan; Pengelolaan Sampah disediakan secara swadaya oleh Lem- (1) Dalam hal terjadi situasi darurat, Pemerintah Daerah mene- pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: Huruf a Pasal 27
Yang dimaksud dengan “harmoni, dan kelestarian ling-
baga Pengelola Sampah Mandiri.
a. teguran tertulis;
2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo- 43. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat a. rumah tangga; e. sampah lainnya. d. pengolahan; dan/atau
nesia Nomor 5347); DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berke- b. Kawasan Komersial; (3) Sampah yang sudah terpilah selanjutnya dimasukkan ke dalam e. pemrosesan akhir Sampah. (2) Dalam hal Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tidak dapat rapkan sistem tanggap darurat. b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan kungan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus mam- Cukup Jelas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penge- dudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. c. Kawasan Industri; fasilitas tempat sampah terpilah dengan: menyediakan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud (2) Situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: usaha; dan/atau pu menciptakan gkelestarian kehidupan yang harmonis Pasal 28
lolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indone- 44. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD d. Kawasan Khusus; a. diberi label atau tanda; dan Paragraf 2 pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, c. pencabutan izin. antara alam dan manusia. Cukup Jelas
sia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Re- dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi e. Kawasan Permukiman; b. warna tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 Pasal 41 pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi adminis- Huruf b Pasal 29
publik Indonesia Nomor 6522); kewenangan daerah otonom. f. fasilitas sosial; sampah. dan Sampah Mengandung Limbah B3 (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berhak: b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan Sampah tratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Pe- Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah bahwa Cukup Jelas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penye- Pasal 2 g. fasilitas umum; dan/atau Pasal 21 Pasal 28 a. mengelola sampah secara mandiri; dan/atau tempat pemrosesan akhir; raturan Bupati. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengel- Pasal 30
lenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah dilaksanakan berdasarkan asas: h. fasilitas lainnya. (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah Meng- b. mendapatkan fasilitasi dari pemerintah; dan c. terjadinya kecelakaaan, pencemaran dan/atau kerusakan Pasal 67 olaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terha- Cukup Jelas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, a. harmoni dan kelestarian lingkungan; (6) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada 19 huruf b dilakukan oleh: andung Limbah B3 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah. lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif (1) Setiap Orang yang akan menyelenggarakan kegiatan di tempat dap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 31
Cukup Jelas
akibat Pengelolaan Sampah; dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); b. tanggung jawab; ayat (5) berupa: a. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri; melalui pengumpulan Sampah. (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berkewajiban: d. dalam hal terdapat kondisi khusus yang tidak bisa diatasi umum, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang meny- Huruf c Pasal 32
elenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
a. menjaga kebersihan lingkungan;
Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa
c. berkelanjutan; a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak b. Produsen; Pasal 29
Dengan Persetujuan Bersama d. manfaat; digunakan lagi; c. PJPS; (1) Pengumpulan Sampah Mengandung B3 dan Sampah Meng- b. melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan dengan sistem Pengelolaan Sampah normal. berkenaan teknis penanganan Sampah yang timbul. Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan Cukup Jelas
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH e. keadilan; b. bekas kemasan produk yang mengandung B3; d. Pemerintah Kalurahan; dan andung Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; (3) Kegiatan Pengelolaan Sampah dalam situasi darurat sebaga- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan di tempat metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak Pasal 33
KABUPATEN BANTUL f. kesadaran; c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau e. Pemerintah Daerah. dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan pada Wilayah Permukiman. c. berperan serta dalam membiayai Pengelolaan Sampah imana dimaksud pada ayat (2) antara lain: umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengelo- menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masy- Cukup Jelas
dan g. kebersamaan; d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengan- (2) Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah (2) Pengumpulan Sampah Mengandung B3 dan Sampah Meng- yang dilakukan secara mandiri; a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam la Sampah yang ditimbulkan. arakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini mau- Pasal 34
BUPATI BANTUL h. kesehatan; dung B3 yang tidak digunakan lagi. dari sumber sampah ke TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST andung Limbah B3 di luar Wilayah Permukiman menjadi d. melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah secara berkala Pengelolaan Sampah; dan (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pun pada generasi yang akan datang. Cukup Jelas
MEMUTUSKAN: i. keamanan; dan (7) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada dengan tetap menjamin terpilahnya sampah sesuai dengan jenis tanggung jawab masing-masing pengelola. kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pen- pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan Huruf d Pasal 35
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENG- j. nilai ekonomi. ayat (6) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). (3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaks- pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan anganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan tertulis. Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Pengelolaan Cukup Jelas
GARAAN PENGELOLAAN SAMPAH. Pasal 3 usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. (3) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dan produsen sebagai- anakan dengan menyediakan FPSS. e. membayar retribusi jasa umum atas pelayanan persampa- Sampah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi adminis- Sampah perlu menggunakan pendekatan yang mengang- Pasal 36
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: BAB IV mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berkewaji- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan han/ kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan pe- (4) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana di- tratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Pe- gap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaat- Cukup Jelas
BAB I a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh PENGELOLAAN SAMPAH ban menyediakan TPS, dan/atau alat pengumpul sampah dengan menyediakan TPSSS-B3 dan/atau alat pengumpul rundang-undangan. maksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. raturan Bupati. kan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasal 37
KETENTUAN UMUM Sampah; Bagian Kesatu terpilah pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya. untuk Sampah yang Mengandung B3 sesuai dengan ketentu- Pasal 42 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat dalam BAB XIII Huruf e Cukup Jelas
Pasal 1 b. merubah perilaku masyarakat dalam Pengelolaan Sampah; Umum (4) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkewajiban an peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pengelola Sampah situasi darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud LARANGAN Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa dalam Pasal 38
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: c. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua Pasal 11 mengumpulkan sampah dan bermitra dengan Pemerintah Daerah. (5) Pengelola dalam menyediakan TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud Mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 68 Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan Cukup Jelas
1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau kawasan; Pengelolaan Sampah meliputi: (5) Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada ayat (4) harus mengajukan permohonan pendaftaran TPSSS-B3 dalam Peraturan Bupati. BAB X Setiap Orang dilarang: kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia Pasal 39
proses alam yang berbentuk padat. d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup; a. Pengurangan sampah; dan huruf d berkewajiban menyediakan TPS 3R pada kawasan kepada Bupati untuk mendapat nomor registrasi TPSSS-B3. Bagian Kedua TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Cukup Jelas
2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menye- e. meningkatkan kesehatan masyarakat; b. Penanganan sampah. yang menjadi tanggung jawabnya. (6) Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah Produsen Bagian Kesatu dan disediakan; Sampah. Pasal 40
luruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan f. menjadikan Sampah sebagai sumber daya; dan Pasal 12 (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi transferdepo dan/atau Mengandung Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan keten- Pasal 43 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, b. membuang Sampah Spesifik tidak sesuai dengan peraturan Huruf f Cukup Jelas
dan penanganan sampah. g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (1) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 transferstation, TPS, TPS 3R, PDU, TPST pada fasilitas umum, tuan peraturan perundang-undangan. (1) Produsen melaksanakan Pengelolaan Sampah secara mandi- dan Penerapan Teknologi perundang-undangan; Yang dimaksud dengan “kesadaran” adalah bahwa dalam Pasal 41
Cukup Jelas
ri atau dapat bekerja sama dengan PJPS.
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan pe- BAB II wajib dilakukan oleh: fasilitas sosial, dan kawasan yang dikelola oleh Lembaga Peng- Paragraf 3 (2) Produsen dalam melakukan Pengelolaan Sampah wajib me- Pasal 58 c. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbul- Pengelolaan Sampah, setiap Orang agar memiliki sikap, Pasal 42
kan polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan men-
rencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN TUGAS a. Pemerintah Daerah; elola Sampah Mandiri. Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana
kegiatan pengurangan dan penanganan sampah serta sistem Bagian Kesatu b. Pemerintah Kalurahan; (7) Persyaratan TPS, TPS 3R, PDU, dan/atau TPST sebagai berikut: Pasal 30 nyediakan TPS 3R di lokasi kegiatan. (1) Dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah, d. menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat angani sampah yang dihasilkannya. Cukup Jelas
tanggap darurat. Tanggung Jawab c. lembaga Pengelola Sampah; dan a. tersedianya sarana untuk memilah sampah; (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Pengelo- Pasal 44 Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian, pengem- pembuangan akhir sampah; Huruf g Pasal 43
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari Pasal 4 d. Orang. b. lokasinya mudah diakses oleh alat pengangkut sampah; laan Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala Kabupaten. (1) Produsen berhak atas pembinaan dari Pemerintah Daerah. bangan, pengkajian, dan penerapan teknologi ramah ling- e. membangun fasilitas Pengelolaan Sampah tanpa memenuhi Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah bahwa Cukup Jelas
kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada c. tidak mencemari lingkungan; dan (2) Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud (2) Produsen berkewajiban: kungan. persyaratan; Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan Pasal 44
tinja dan sampah spesifik. menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan ayat (2) terdiri atas: d. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. pada ayat (1) yang mengandung B3 dan Limbah B3 diatur a. menjaga kebersihan lingkungan; (2) Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan tek- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbu- seluruh pemangku kepentingan. Cukup Jelas
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah berwawasan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-un- a. lembaga Pengelola Sampah mandiri; (8) Pengelompokkan sampah pada TPS/TPS 3R/TPST sebagai- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan nologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau Huruf h Pasal 45
tangga yang berasal dari kawasan pemukiman, kawasan kom- dangan. b. produsen; dan mana dimaksud pada ayat (7) huruf a paling sedikit terdiri mengenai Pengelolaan Sampah mengandung B3 dan Sampah dalam Peraturan Daerah ini; (1) dapat dilakukan dengan melibatkan: g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah bahwa Peng- Cukup Jelas
ersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasi- Pasal 5 c. PJPS. dari 5 (lima) jenis pengelompokan sebagai berikut: Mengandung Limbah B3. c. melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah secara berkala a. perguruan tinggi; teknis Pengelolaan Sampah. elolaan Sampah harus menjamin kesehatan manusia. Pasal 46
litas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Bagian Kedua a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (3) Bencana skala Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan ur- b. lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan pe- Pasal 69 Huruf i Cukup Jelas
6. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentra- dalam pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang me- Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis serta limbah bahan berbahaya dan beracun; ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan pe- usan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; dan nerapan; (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah bahwa Penge- Pasal 47
si, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. nyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup. Sampah Rumah Tangga b. sampah yang mudah terurai; raturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. d. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sampah c. badan usaha atau swasta; dalam Pasal 70 dikenai sanksi administratif. lolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyara- Cukup Jelas
7. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 (2) Tanggung jawab Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 c. sampah yang dapat digunakan kembali; (4) Teknis pelaksanaan penanganan Sampah yang Timbul Akibat yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kat dari berbagai dampak negatif. Pasal 48
adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, dalam pasal 4 dilaksanakan oleh Lurah terhadap pembinaan (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 d. sampah yang dapat didaur ulang; dan Bencana dilaksanakan sebagai bagian dari penanggulangan keindahan, dan kesehatan lingkungan; Pengelolaan Sampah; dan/atau berupa: Huruf j Cukup Jelas
konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah dan pengambilan huruf a meliputi kegiatan: e. sampah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf bencana di Daerah. Pasal 45 e. masyarakat. a. teguran tertulis; Yang dimaksud dengan “nilai ekonomi” adalah bahwa Pasal 49
tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak ling- Sampah dari sumber sampai dengan pengangkutan ke TPS3R a. pembatasan timbulan Sampah; b, huruf c, dan huruf d. (5) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksana- (1) Setiap produsen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 59 b. penundaan pelayanan Pengelolaan Sampah; sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai Cukup Jelas
kungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, di wilayah kerjanya. b. pendauran ulang Sampah; dan/atau Pasal 22 kan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap Orang yang meng- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan Pasal 50
kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi c. pemanfaatan kembali Sampah. (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf Paragraf 4 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) embangkan dan menerapkan teknologi Spesifik lokal untuk Peng- usaha; nilai tambah. Cukup Jelas
hidup lain. pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai Penge- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c dilakukan dengan menggunakan alat pengangkutan Sampah Pengelolaan Puing Bongkaran Bangunan berupa: elolaan Sampah yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud d. rekomendasi pembatalan dan/atau pencabutan perizinan Pasal 3 Pasal 51
Cukup Jelas
usaha; dan/atau
Cukup Jelas
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya di- lolaan Sampah di wilayahnya masing-masing. diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan sesuai dengan jenis Sampah. Pasal 31 a. peringatan tertulis; dalam Pasal 60 ayat (1). Bagian Kedua e. denda administratif. Pasal 4 Pasal 52
b. penghentian sementara sebagian, atau seluruhnya kegiatan;
sebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kegiatan sebagai berikut: (2) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada (1) Pengelolaan Puing Bongkaran Bangunan menjadi tanggung
yang mengandung B3. perdagangan bertanggung jawab dalam pengambilan Sampah a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap ayat (1) meliputi: jawab pemilik rumah, pengelola Kawasan Permukiman, peng- dan/atau Penyediaan Sistem Informasi (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi Cukup Jelas Cukup Jelas
9. Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari Sumber Sampah pada kios, los dan pelataran di pasar dalam jangka waktu tertentu; a. gerobak sampah; elola Kawasan Komersial, pengelola Kawasan Industri, peng- c. penutupan tempat usaha. Pasal 60 administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur Pasal 5 Pasal 53
dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3. sampai dengan pengumpulan ke TPS. b. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana peman- b. kendaraan bermotor roda tiga; elola Kawasan Khusus, pengelola fasilitas umum, pengelola (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan pene- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Pengelo- dalam Peraturan Bupati. Cukup Jelas Cukup Jelas
10. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah sampah yang (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang faatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; c. kendaraan jenis pick up sampah; dan fasilitas sosial dan pengelola fasilitas lainnya. rapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat laan Sampah. BAB XIV Pasal 6 Pasal 54
berasai dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung pariwisata bertanggung jawab dalam pengambilan Sampah c. fasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; d. truk sampah. (2) Pengelolaan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud (2) diatur dalam Peraturan Bupati. (2) Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Cukup Jelas Cukup Jelas
Limbah B3. dari Sumber Sampah di daya tarik wisata sampai dengan d. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengem- (3) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilaksanakan dengan memastikan Puing Bong- Bagian Ketiga pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyeleng- Pasal 70 Pasal 7 Pasal 55
11. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik pengumpulan ke TPS. bangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran ayat (2) disediakan lembaga pengelola sampah sesuai dengan karan Bangunan tidak tercampur dengan Sampah Spesifik PJPS garakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup be- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan dan pengawa- Cukup Jelas Cukup Jelas
dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana Bagian Kedua hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah; kewenangannya. lainnya dan melakukan pengangkutan ke lokasi yang ditetap- Pasal 46 kerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan san Pengelolaan Sampah. Pasal 8 Pasal 56
alam, bencana nonalam, atau bencana sosial. Wewenang e. melakukan kegiatan edukasi dan fasilitasi Pengelolaan (4) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada kan oleh Pemerintah Daerah. (1) PJPS dapat dibentuk oleh setiap Orang. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. (2) Ketentuan mengenai Pembinaan dan Pengawasan Pengelo- Cukup Jelas Cukup Jelas
12. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari Pasal 6 Sampah organik untuk diselesaikan di sumbernya; ayat (2) huruf d dengan persyaratan sebagai berikut: Pasal 32 (2) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk (3) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada laan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Pasal 9 Pasal 57
kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau seba- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah f. pengawasan penerapan label produk yang ramah lingkungan; a. menggunakan bak dengan penutup; Pengelolaan Puing Bongkaran Bangunan dilaksanakan sesuai penyedia jasa perorangan atau badan usaha. ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai: dalam Peraturan Bupati. Cukup Jelas Cukup Jelas
gian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/ Daerah mempunyai kewenangan meliputi: g. melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk meng- b. tinggi bak paling tinggi 1,4 (satu koma empat) meter; dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) PJPS dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang yang belum dapat a. produk hukum terkait Pengelolaan Sampah; BAB XV Pasal 10 Pasal 58
atau prasarana dan sarananya. a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah hindari pembuangan sampah sembarang atau sampah liar; c. memiliki sekat pemisah; Paragraf 5 melaksanakan kewajibannya melakukan Pengelolaan Sampah b. dokumen kebijakan dan perencanaan Pengelolaan Sampah; PENDANAAN Cukup Jelas Cukup Jelas
13. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah Istimewa h. pengurangan penggunaan plastik dalam aktivitas kehidu- d. terdapat alat pengungkit; dan/atau Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi secara mandiri. c. laporan kinerja penanganan Sampah dan pengurangan Pasal 71 Pasal 11 Pasal 59
Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia Yogyakarta; pan sehari-hari; dan e. bak sampah tidak bocor. Belum Dapat Diolah Pasal 47 Sampah; Pendanaan Pengelolaan Sampah di Daerah bersumber dari: Cukup Jelas Cukup Jelas
di Indonesia. b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah di Daerah sesuai i. melakukan kegiatan pengurangan sampah di masing-ma- (5) Pengangkutan sampah dilakukan dengan memperhatikan Pasal 33 (1) PJPS berhak: d. sumber Sampah; a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau Pasal 12 Pasal 60
14. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dite- sing lingkungan tempat kerja Perangkat Daerah dan/atau faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan. (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Pengelo- a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan e. timbulan Sampah; b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Cukup Jelas Cukup Jelas
yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat tapkan oleh pemerintah; fasilitas umum. Pasal 23 laan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah. b. memungut biaya jasa pelayanan sampah kepada pelanggan. f. komposisi Sampah; dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 Pasal 61
terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus. c. mengatur Pengelolaan Sampah dari sumber Sampah pada (3) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (1) Pengangkutan Sampah dilakukan dari sumber sampah ke: (2) Bupati dapat mengusulkan Sampah untuk ditetapkan menja- (2) PJPS berkewajiban: g. karakteristik Sampah; BAB XVI Ayat (1) Cukup Jelas
15. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan fasilitas umum, TPS, TPS 3R, atau non-tempat tinggal, diselenggarakan oleh pelaku usaha dalam melaksanakan ke- a. transferdepo; di Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah. a. menjaga kebersihan lingkungan; h. status pengelolaan kawasan; KETENTUAN PENUTUP Cukup Jelas Pasal 62
Cukup Jelas
pemanfaatan berbagai disiplin llmu Pengetahuan yang ber- kemudian ke TPST dengan mengacu kriteria dan standar giatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan b. transferstation; (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan b. menaati ketentuan izin; i. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Pasal 72 Ayat (2)
manfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan minimal lokasi penanganan akhir Sampah sesuai dengan Sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur c. TPS; atau kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan c. melakukan Pengelolaan Sampah berwawasan lingkungan; Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sampah Spesifik; Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Huruf a Pasal 63
peningkatan kualitas kehidupan manusia. ketentuan peraturan perundang-undangan; ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. d. TPS 3R; menuju PDU/TPST setelah dilakukan pemilahan. di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup d. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sampah j. daftar teknologi Pengelolaan Sampah yang sesuai dengan Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sam- Cukup Jelas Cukup Jelas
16. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan (4) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Mekanisme pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud disertai informasi mengenai: yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain yang pah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Huruf b Pasal 64
klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. kegiatan Pengelolaan Sampah mandiri; diselenggarakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan pada ayat (1) sebagai berikut: a. sumber Sampah; keindahan, dan kesehatan lingkungan; dan berlaku; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2), di- Cukup Jelas Cukup Jelas
17. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan ke- e. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST; menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, a. sampah rumah tangga ke transferdepo dan/atau transfer- b. jenis Sampah; dan/atau e. melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah secara berkala k. pelaku usaha Pengelolaan Sampah yang telah mendapatkan cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Huruf c Pasal 65
giatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala ter- dan/atau mudah diurai oleh proses alam. station, TPS menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola c. karakteristik Sampah. kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan izin dari Pemerintah Daerah; dan Pasal 73 Cukup Jelas Cukup Jelas
dengan sarana dan prasarana penunjang. hadap Pengelolaan Sampah di TPS, TPS 3R, FPSS, PDU Pasal 14 Sampah Mandiri; (4) Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Peraturan Bupati sebagai Pelaksana peraturan Daerah ini ditetap- Huruf d Pasal 66
Pasal 48
Cukup Jelas
18. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan dan/atau TPST sesuai ketentuan perundang-undangan (1) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam b. sampah pada kawasan yang dikelola oleh Produsen atau Diolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pe- (1) Persyaratan pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud dalam dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Sampah kan paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diun- Cukup Jelas Pasal 67
Spesifik yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
Huruf e
dangkan.
industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. yang berlaku; Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengurangi PJPS, pengangkutan sampah dari sumber sampah sampai rundang-undangan.
19. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang g. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelo- timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya ke transferdepo dan/atau transferstation, TPS/TPS 3R Paragraf 6 Pasal 46 yaitu: (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat Pasal 74 Yang dimaksud dengan edukasi adalah kegiatan pening- Cukup Jelas
digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional. laan Sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain; suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat menjadi tanggung jawab Produsen atau PJPS; Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik a. mempunyai prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah diakses oleh setiap Orang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. katan kapasitas masyarakat yang dilakukan antara lain Pasal 68
20. Pengelola Sampah adalah Orang yang bertanggung jawab h. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. c. sampah dari transferdepo dan/atau transferstation, TPS Pasal 34 termasuk alat pengangkut; BAB XI Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun- melalui sosialisasi dan pelatihan. Cukup Jelas
mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain sengketa Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenga- (2) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri (1) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik wa- b. mempunyai manajemen Pengelolaan Sampah; PERAN SERTA MASYARAKAT dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Huruf f Pasal 69
Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, nannya; dan ayat (1) meliputi: dan Produsen, TPS 3R yang dikelola oleh PJPS dan Peme- jib dilakukan oleh: c. melayani Pengelolaan Sampah anorganik; Pasal 61 Lembaran Daerah Kabupaten Bantul. Cukup Jelas Cukup Jelas
Kawasan Khusus, dan fasilitas lainnya. i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat a. penggunaan barang dan/atau kemasan yang ramah lingkung- rintah Kalurahan ke lokasi TPST menjadi tanggung jawab a. pemerintah Daerah; d. memiliki persetujuan lingkungan; (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah. Huruf g Pasal 70
21. Orang adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi pro- Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya. an, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peme- b. pengelola kawasan atau fasilitas; atau e. memiliki perizinan berusaha berbasis risiko; dan (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ditetapkan di Bantul Cukup Jelas Cukup Jelas
fesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/ (2) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST diurai oleh proses alam; rintahan di bidang lingkungan hidup; dan c. setiap Orang. f. memiliki kemitraan dengan Pemerintah Daerah. dapat berupa: pada tanggal … Huruf h Pasal 71
atau organisasi yang berbadan hukum. Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meru- b. membatasi penggunaan barang berbahan plastik; d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peme- (2) Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik meliputi: (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PJPS sebagai- a. menjaga kebersihan lingkungan; Cukup Jelas Cukup Jelas
22. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang, pakan bagian dari rencana umum tata ruang Daerah. c. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali rintahan di bidang lingkungan hidup melakukan pengang- a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal; mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. b. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan BUPATI BANTUL, Huruf i Pasal 72
Cukup Jelas
mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau Pasal 7 pakai; dan/atau kutan sampah dari: b. Sampah berukuran besar; dan Pasal 49 pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah Cukup Jelas
menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Ka- d. mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat. 1. fasilitasi umum mulai dari sumber sampah, transfer- c. Sampah yang timbul dari sungai, perairan daratan dan Jasa layanan Pengelolaan Sampah yang disediakan oleh PJPS di wilayahnya; Ayat (3) Pasal 73
atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa. lurahan mempunyai kewenangan meliputi: (3) Ketentuan mengenai pembatasan timbulan Sampah sebagai- depo dan/atau transferstation, TPS/ TPS 3R/PDU sam- saluran air lainnya. meliputi: c. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemi- Cukup Jelas Cukup Jelas
23. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah. a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah ber- mana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. pai ke TPST; dan/atau (3) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik se- a. jasa pemilahan sampah; lahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan/atau ABDUL HALIM MUSLIH Ayat (4) Pasal 74
24. Sampah Organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan dasarkan kebijakan Daerah; Pasal 15 2. selain fasilitasi umum dari transferdepo dan/atau trans- bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: b. jasa pengumpulan sampah; d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan Cukup Jelas Cukup Jelas
oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai b. melakukan Pengelolaan Sampah; Setiap Orang berkewajiban melakukan pendauran ulang sampah ferstation, TPS/TPS 3R/PDU sampai ke TPST. a. pengurangan; dan c. jasa pengangkutan sampah; dan pendampingan dalam Pengelolaan Sampah. Diundangkan di Bantul Pasal 14
melalui proses alam. c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelo- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan (3) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud b. penanganan. d. jasa pengolahan sampah. BAB XII pada tanggal … Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR …
25. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan laan Sampah tingkat Kalurahan; cara menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. pada ayat (2) tetap menjamin terpilahnya sampah sesuai den- (4) Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik se- Pasal 50 HAK, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT SEKRETARIS DAERAH Pasal 15
Cukup Jelas
yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diurai- d. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian Pasal 16 gan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai den- (1) PJPS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Bagian Kesatu KABUPATEN BANTUL, Pasal 16
Hak

dalam Pasal 47 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
kan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu ter- sengketa Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenganannya; (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan cara: ayat (8). gan Peraturan Perundang-undangan. Bapak/Ibu/Saudara dapat
tentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, e. memfasilitasi masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengelo- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian Pasal 24 Pasal 35 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 62 Cukup Jelas
sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya. laan Sampah mandiri; dan dari usaha dan/atau kegiatannya; (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (1) Pengelola kawasan atau fasilitas dan Setiap Orang yang me- berupa: Masyarakat berhak: Pasal 17 memberikan masukan terhadap
26. Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak f. mengusulkan lokasi TPS 3R. b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; huruf d dilakukan dengan cara: langgar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 a. peringatan tertulis; a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah dari AGUS BUDIRAHARJA Cukup Jelas Rancangan Peraturan Daerah ini melalui:
berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui Bagian Ketiga dan/atau a. pemadatan; ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: b. penghentian sementara sebagian, atau seluruhnya kegiatan; Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Lain yang diberi tanggung Pasal 18
proses pengolahan. Tugas c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk b. pengomposan; a. teguran tertulis; dan/atau jawab untuk itu; Cukup Jelas e-Mail: hukum@bantulkab.go.id
27. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat Pasal 8 untuk didaur ulang. c. daur ulang materi; b. denda administrasi; c. penutupan tempat usaha. b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, peny- LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN … NOMOR … Pasal 19 dengan batasan waktu 5 Hari sejak
TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pen- Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah meliputi: (2) Program pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud d. daur ulang energi; dan/atau c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan pene- elenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah; NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL, Cukup Jelas Publikasi Rancangan Peratusan Daerah ini.
dauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan pada ayat (1) huruf a menjadi salah satu persyaratan untuk e. cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha; dan/atau rapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat c. memanfaatkan, mengolah dan membuang Sampah sesuai DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: (…/…) Pasal 20
sampah terpadu. budaya masyarakat; memperoleh dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan. teknologi. d. pencabutan izin usaha. (2) diatur dalam Peraturan Bupati. dengan ketentuan yang ada; Cukup Jelas