Page 39 - XII WAJIB KELAS IPA_SEJARAH INDONESIA-converted

Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada
tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI kemudian muncul menjadi
kekuatan baru pada Pemilihan Umum

1955. Dengan menerima Penetapan Presiden No. 7/1959, partai ini mendapat tempat dalam
konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden
Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu PKI berusaha menyaingi TNI
dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh
TNI AD.

3. Pembebasan Irian Barat

Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah kabinet RI adalah
masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17
Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan KMB tahun 1950 masalah penyerahan Irian
Barat ditangguhkan satu tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam
Penyerahan Kedaulatan yang berbunyi:

“Mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asas
supaya semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak atau timbul diselesaikan dengan jalan
patut dan rukun, maka status quo Irian (Nieuw Guinea) tetap berlaku seraya ditentukan bahwa
dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
masalah kedaulatan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik
Indonesia Serikat dan Kerajaan Nederland”. (Piagam Penyerahan Kedaulatan, dalam
Notosoetardjo, Dokumen-dokumen Konperensi Medja Bundar: Sebelum, Sesudah dan
Pembubarannya, Pustaka Endang, 1956)
Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 30 September 1960 di depan Sidang Majelis
Umum PBB menegaskan kembali sikapnya tentang upaya mengembalikan Irian Barat ke
pangkuan RI. Dalam pidato yang berjudul Membangun Dunia Kembali, Soekarno
menegaskan bahwa:

“Kami telah berusaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Kami telah berusaha dengan
sungguh-sungguh dan dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi dan penuh harapan. Kami
telah berusaha untuk mengadakan perundingan-perundingan bilateral.... Harapan lenyap,
kesabaran hilang;

bahkan toleransi pun mencapai batasnya. Semuanya itu kini telah habis dan Belanda tidak
memberikan alternatif lainnya, kecuali memperkeras sikap kami.”

(Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi, Depkominfo, 2005)

Pidato Presiden Soekarno itu, membawa dampak kepada dibuka kembalinya perdebatan Irian
Barat di PBB. Usulan yang muncul dari perdebatan itu adalah agar pihak Belanda menyerahkan
kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan ini dilakukan melalui PBB dalam
waktu dua tahun. Usulan ini datang dari wakil Amerika Serika di PBB, Ellsworth Bunker. Usulan
itu secara prinsip disetujui oleh Pemerintah Indonesia namun dengan waktu yang lebih singkat.
Sedangkan pemerintah Belanda lebih menginginkan membentuk negara Papua terlebih dahulu.