Page 8 - Mempersiapkan Administrasi Usaha
P. 8

Pg. 06                                                      Mempersiapkan Administrasi Usaha



                          C.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)


                                      Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana

                                dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib
                                pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak (WP) adalah orang

                                pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang
                                mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
                                undangan perpajakan

























                                Tarif Pajak Penghasilan


                                Berdasarkan Buku Pedoman Perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tahun
                                2015, mulai tahun 2015, besarnya PTKP adalah sebagai berikut :


                                    a.  Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi
                                    b.  Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

                                    c.  Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang
                                       penghasilan digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
                                       ayat (1) UU PPh,

                                    d.  Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan
                                       keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan

                                       sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.


                                Sanksi – Sanksi


                                Ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran Pajak Penghasilan ditentukan dalam Undang-Undang
                                No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diubah terakhir kali
                                dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Dalam UU nomor 6 tahun 1983 pasal 41 ayat 1-3

                                mengatur tentang hukum pidana bagi yang sengaja ataupun tidak sengaja (lupa) tidak membayar
                                pajak. Hukumannya antara lain sebagai berikut :
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13