Page 3 - Paparan Bimtek Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2019-edit3
P. 3
P e n d a h u l u a n
Skema Pendanaan Daerah 3
Pemerataan dan Mendanai Mendanai Mendanai
kebutuhan
mendanai kebutuhan khusus daerah Dana Desa Reward Pengaturan kebutuhan
kebutuhan daerah belanja (dukungan Khusus
(seluruh urusan) operasional belanja modal) non-reguler
DAU DAK Non Fisik DAK Fisik Reguler Dana yang bersumber dari Dana Insentif Daerah Dana Otsus & Hibah
APBN yang diperuntukkan
Dukungan pendanaan Dukungan pemenuhan bagi desa yang ditransfer Dana Keistimewaan
Equalization grant (block khusus untuk belanja pelayanan dasar dan melalui APBN Insentif kepada DIY Dukungan pendanaan
grant) berbasis formula operasional berbasis Standar Pelayanan Kabupaten/Kota dan daerah tertentu Dukungan khusus untuk daerah
fiscal gap + Alokasi Dasar unit cost Minimal (SPM) dan digunakan untuk membiayai yang mempunyai pendanaan khusus yang bersifat
(berbasis Gaji PNSD) 1. BOS ketersediaan sarana dan penyelenggaraan kinerja baik untuk daerah temporer dan
DAU 2019 bersifat final 2. BOP PAUD prasarana pemerintahan, Kriteria Utama: tertentu yg diatur dg dilakukan dengan
(meningkatkan kepastian 3. BOP Pendidikan DAK Fisik Penugasan pembangunan, pembinaan UU khusus perikatan perjanjian
kemasyarakatan, dan
pendanaan APBD) Kesetaraan pemberdayaan masyarakat 1.Opini BPK atas LKPD Dana Otsus
Dukungan pencapaian
4. Tunjangan Profesi prioritas nasional yang 2.Penetapan Perda 1. Papua: UU No. 21 Pinjaman
APBD yang tepat
Guru PNSD menjadi kewenangan waktu Tahun 2001
DBH 5. Tambahan daerah dengan lingkup 3.Penggunaan e- 2. Papua Barat: UU Percepatan
Penghasilan Guru kegiatan spesifik dan government No. 21 Tahun 2001 pembangunan daerah
Pembagian DBH PNSD lokasi prioritas tertentu 4.Ketersediaan jo UU No. 35 khususnya bagi
dilakukan berdasarkan 6. Tunjangan Khusus DAK Fisik Afimrmasi Pelayanan Satu Tahun 2008 daerah-daerah dengan
prinsip by origin. Guru PNSD Pintu 3. Aceh: UU No. 11 kapasitas fiskal tinggi
7. BOK & BOKB Dukungan untuk Tahun 2006
mempercepat
8. dll. pembangunan Dana Keistimewaan
infrastruktur dan DIY – UU No. 13
pelayanan dasar pada Tahun 2012
lokasi prioritas yang
termasuk kategori daerah
perbatasan, kepulauan,
tertinggal, dan transmigrasi
DITJEN PERBENDAHARAAN | DIREKTORAT PA
