Page 9 - Paparan Bimtek Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2019-edit3

P e n y a l u r a n D A K F i s i k 2 0 1 9 9

PENYALURAN DAK FISIK MELALUI KPPN

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK):

DAK Reguler DAK Penugasan DAK Affirmasi
“Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang

dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan

M e m b a n t u m e n d a n a i M e n d u k u n g p e n c a p a i a n Membantu mempercepat

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”
kegiatan untuk penyediaan prioritas nasional yang menjadi pembangunan infra-struktur

pelayanan dasar dengan kewenangan daerah, lingkup dan pelayanan dasar pada
PAD
• UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan target pemenuhan Standar kegiatan spesifik serta lokasi lokasi prioritas yang termasuk

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pelayanan Minimal dan prioritas tertentu kategori daerah per-batasan,
• PP 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ketersediaan sarana dan kepulauan, tertinggal, dan

• PMK 50 tahun 2017 jo PMK 121 tahun 2018 tentang prasarana transmigrasi

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

1. Pendidikan 1. Pendidikan (SMK) 1. Kesehatan

2. Kesehatan dan KB 2. Kesehatan 2. Perumahan dan
KEBIJAKAN TAHUN 2019
3. Perumahan dan 3. Air Minum Permukiman

v Penyempurnaan jenis dan bidang DAK Fisik sesuai prinsip Permukiman 4. Sanitasi 3. Transportasi

money follow program, berbasis proposal, serta sinkronisasi 4. Industri Kecil dan 5. Jalan 4. Pendidikan

DAK dengan belanja K/L Menengah (IKM) 6. Irigasi 5. Air Minum, dan

v Penguatan peran provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK fisik 5. Pertanian 7. Pasar 6. Sanitasi

6. Kelautan dan 8. Pariwisata
v Memperbaiki penyaluran DAK Fisik: Perikanan 9. Lingkungan Hidup dan

a. Secara bertahap per bidang 7. Pariwisata Kehutanan

b. Penyaluran secara sekaligus sesuai rekomendasi KL dan 8. Jalan

bidang dgn alokasi s.d. 1 Miliar 9. Air Minum

c. Berbasis kinerja pelaksanaan (performance based)
10.Sanitasi

v Mewajibkan daerah melaporkan capaian output/outcome

DITJEN PERBENDAHARAAN | DIREKTORAT PA