Page 185 - Ekonomi-BS-KLS-XI

B. Kebijakan Fiskal

1. Konsep Kebijakan Fiskal

Setelah mempelajari kebijakan moneter, kalian akan mempelajari kebijakan iskal.
Meskipun keduanya termasuk dalam kebijakan pemerintah dalam ranah ekonomi
makro, tetapi aplikasi atau penerapannya berbeda satu sama lain. Terdapat banyak
sekali perbedaan antara kebijakan iskal dan moneter. Lalu apa perbedaannya?
Apakah kebijakan ini bisa diterapkan di waktu bersamaan? Apakah kebijakan iskal
juga merupakan tugas dari Bank Indonesia?

Kebijakan iskal merupakan upaya pemerintah untuk memengaruhi
perekonomian secara makro melalui sistem penerimaan dan belanja negara.
Komponen penerimaan diantaranya diperoleh melalui pajak dan hibah sedangkan
komponen pengeluaran meliputi pengeluaran konsumsi pemerintah dan
pembayara transfer.
Menurut Mankiw (2002), kebijaka iskal merupaka aktivitas pemerintah

terkait upaya (pengumpulan) penerimaan negara dan membelanjakannya. Sadono
Sukirno (2015), menyatakan bahwa kebijakan iskal merupakan langkah-langkah

pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam
perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang
dihadapi.
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan
iskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi
perekonomian melalui penerimaan atau pengeluaran negara. Instrumen kebijakan
iskal di Indonesia tercermin dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja
negara (APBN). Di Indonesia, yang berwenang untuk melaksanakan kebijakan
iskal adalah kementeria keuangan.

BAB 5 | Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal 171