Page 25 - Ekonomi-BS-KLS-XI
P. 25

c.  BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signiikan
                       dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi.
                       Pelaksanaan  peran  BUMN  tersebut  diwujudkan  dalam  kegiatan  usaha  pada
                   hampir seluruh sektor perekonomian, seperti  sektor pertanian, perikanan, perkebunan,
                   kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi,
                   listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.


                   4.  Keunggulan dan Kelemahan BUMN

                   Adapun keunggulan BUMN diantaranya:
                   a.  Beroperasi pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak
                   b.  Menyediakan barang dan jasa publik untuk pelayanan masyarakat
                   c.  Memperoleh jaminan modal dari pemerintah

                       Adapun kelemahan BUMN adalah sebagai berikut:
                   a.  Kurangnya eisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional
                   b.  Manajemen kurang profesional
                   c.  Penentuan  keputusan  lambatnyat  karena  panjangnya  birokrasi  dalam

                       pemutusan keputusan perusahaan
                   d.  Seringkali sulit memperoleh keuntungan bahkan terkadang perusahaan BUMN
                       mengalami kerugian



                       C.  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)




                   1.  Pengertian BUMD

                   Landasan operasional yang digunakan BUMD adalah Undang-undang Nomor 5 tahun
                   1962 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017. Menurut
                   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017, Badan Usaha Milik
                   Daerah yang disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya
                   dimiliki oleh daerah.
                       Adapun  menurut  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1962,  perusahaan  daerah
                   adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang seluruh
                   modalnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun yang







                                                    BAB 1  | Badan Usaha dalam Perekonomian       11
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30