Page 20 - SKH Palangka Post Edisi 21 Agustus 2019

EKONOMI & BISNIS

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 20

LPS Perkuat Upaya Pemulihan

Perbankan

JAKARTA, PPOST
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama otoritas keuangan negara-negara sahabat
menggelar forum internasional mengenai kesiapan resolusi atau penanganan bank ber-
masalah yang terdampak gejolak ekonomi.
Ketua Dewan Komisioner LPS dapat mencari bank(Assuming Jika Presiden, atas dasar reko-
Halim Alamsyah di Nusa Dua, Bank) untuk membeli sebagian mendasi Komite Stabilitas Sistem
Bali, Rabu, mengatakan setelah atau seluruh aset Bank Gagal Keuangan (KSSK), mengakti-
disahkannya Undang-Undang serta mengambilalih sebagian vasi Program Restrukturisasi
Nomor 9 Tahun 2016 tentang atau seluruh kewajiban bank. Perbankan (PRP), maka LPS yang
Pencegahan dan Penanganan Sedangkan metode “bridge menjadi ujung tombak pelaksa-
Krisis Sistem Keuangan (UU bank” atau bank perantara naan PRP tersebut.
PPKSK), masing-masing lem- adalah wewenang LPS untuk “Agar LPS dapat melaksanakan
baga dan kementerian di sektor mendirikan bank umum yang peran tersebut secara optimal,
keuangan kini memiliki peran digunakan sebagai sarana res- Kementerian Keuangan ber-
dan tanggung jawab yang jelas olusi dengan menerima pen- harap LPS dapat meningkatkan
dalam menangani potensi krisis galihan sebagian atau seluruh kesiapan pelaksanaan resolusi
maupun saat krisis sudah terjadi. aset dan atau kewajiban Bank bank dan penyelenggaraan PRP
Begitu juga dengan LPS bermasalah. Bank perantara ini melalui penyusunan kebijakan-
yang memiliki peranan dalam selanjutnya akan menjalankan dan penguatan koordinasi antar
menangani bank-bank berma- kegiatan usaha perbankan, dan lembaga KSSK,” ujarnya.
salah agar tidak menyebab- akan dialihkan kepemilikannya Topik yang dibahas pada
kan imbas negatif lanjutan ke kepada pihak lain. seminar tahunan ini antara lain
sektor-sektor ekonomi lainnya. “Terkait dengan tambahan kondisi keuangan global terkini
“Sesuai amanat Undang-Undang opsi resolusi bank dan amanat dan perkembangannya ke depan,
Nomor 9 Tahun 2016 tentang sebagai penyelenggara PRP, LPS pengalaman beberapa negara
Pencegahan dan Penanganan terus meningkatkan kemampuan di Eropa dalam melakukan res-
Krisis Sistem Keuangan (UU dan kesiapannya antara lain me- olusi bank, dan perkembangan
PPKSK), LPS memiliki opsi ‘Pur- lalui peningkatan kapasitas SDM penyusunan Rencana Pemulihan
chase and Assumption’ dan baik dari sisi jumlah maupun dan Penanganan (Recovery and
‹Bridge Bank’dalam melakukan kompetensinya, penyusunan Resolution Plan/RRP) di Indone-
resolusi bank selain likuidasi kebijakan atau ketentuan terkait sia dan beberapa negara lainnya.
dan Penyertaan Modal Semen- resolusi bank, dan ikut serta Turut hadir dalam seminar ini,
tara (PMS),” kata Halim dalam dalam simulasi pencegahan dan perwakilan otoritas keuangan
Seminar bertajuk “Facing Soften- penanganan krisis sistem keuan- seperti Kepala Departemen BPJS Kesehatan Penyebab
ing Global Economy: The Need gan,” kata Halim. Resolusi Bank Sentral Portugal
to Strengthen Bank Resolution Wakil Menteri Keuangan Mar- Joao Freitas, Wakil Kepala Unit
Preparedness”. diasmo menyampaikan bahwa Resolusi Bank di Bank Sentral Defisit Keuangan
“Purchase and Assumption” LPS memiliki peran yang sangat Italia Roberto Cercone, serta
(PnA) merupakan wewenang penting dalam menangani krisis perwakilan otoritas keuangan
LPS dalam menangani bank sistem keuangan yang mem- di Jepang dan Korea Selatan.
bermasalah. Dengan PnA, LPS bahayakan ekonomi nasional. (ant/P8) JAKARTA, PPOST sekitar 54 persen, sementa- “Kita sudah setuju untuk kendali di internal institusi
Menteri Keuangan (Men- ra tingkat utilitasnya cukup menaikkan iuran, berapa tersebut.
Strategi ketiga, pemerintah
Banyak Badan Usaha keu) Sri Mulyani Indrawati tinggi. naiknya itu akan dibahas akan kembali menyerahkan
oleh tim teknis. Masyarakat
menjelaskan akar permasala-
Dan yang terakhir adalah
wewenang jaminan sosial ke-
beban pembiayaan penyakit
seharusnya menyadari bahwa
han penyebab defisit keuangan
Curangi BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan di hadapan katastropik yang sangat besar iurannya itu (sekarang) ren- sehatan tersebut ke masing-
yakni lebih dari 20 persen dari
masing pemerintah daerah.
Komisi XI DPR.
dah, sekitar Rp23 ribu itu
Artinya, pengelolaan tagihan
tidak sanggup sistem kita,”
“Salah satu penyebab uta-
total biaya manfaat.
manya adalah iuaran BPJS Sebelumnya, Pemerintah kata JK. fasilitas kesehatan yang di-
Kesehatan terlalu kecil dengan telah memutuskan tiga strate- Iuran bulanan BPJS Kes- tanggung BPJS Kesehatan
JAKARTA, PPOST Beberapa temuan dari BPJS terlalu kecil dengan menawarkan menawarkan banyak manfaat, gi yang akan dilakukan untuk ehatan saat ini terbagi dalam akan menjadi tanggung jaw-
Menteri Keuangan Sri Mulyani Kesehatan lainnya adalah masih banyak manfaat, namun risik- namun risikonya juga terlalu mengatasi defisit anggaran tiga jenis, yakni Rp25.500 ab gubernur, bupati dan wali
Indrawati menjelaskan bahwa banyak data yang belum terinte- onya juga terlalu besar,” katanya. besar,” kata Menkeu kepada Badan Penyelenggara Jami- untuk peserta jaminan kelas kota masing-masing daerah.
banyak badan usaha yang curang grasi misalnya dulu dari Jamkes- Kemudian penyebab kedua Komisi XI, DPR, Jakarta, Rabu. nan Sosial (BPJS) Kesehatan, III, Rp51.000 untuk peserta “Karena tidak mungkin satu
dalam melaporkan data kepada da atau Jamkesmas lainnya. adalah banyak peserta BPJS Kemudian, katanya, pe- kata Wakil Presiden Jusuf jaminan kelas II dan tertinggi instansi bisa mengontrol 200
BPJS Kesehatan. Menurutnya, integrasi data ini PBPU yang mendaftarkan pada nyebab kedua adalah ban- Kalla. Rp80.000 untuk peserta jami- juta lebih pesertanya, maka
“Banyak badan usaha yang akan dapat diselesaikan dalam saat sakit, kemudian setelah yak peserta BPJS PBPU yang Strategi pertama, pemer- nan kelas I. harus didaerahkan, didesen-
curang misalnya jumlah kary- tahun 2019. Saran yang dapat sembuh tidak membayarkan lagi mendaftarkan pada saat sakit, intah akan menaikkan premi Strategi kedua, lanjut JK, tralisasi, supaya rentang ken-
awan yang dikurangi supaya diberikan adalah BPJS Kesehatan iurannya. kemudian setelah sembuh tidak yang harus dibayarkan oleh Presiden Joko Widodo men- dalinya tinggi, supaya 2.500
iurannya sedikit, kemudian ada agar bekerja sama dengan dinas- Selanjutnya, tingkat peserta membayarkan lagi iurannya. peserta jaminan. Nominal ginstruksikan agar lembaga rumah sakit yang melayani BPJS
yang melaporkan gaji dikurang- dinas terkait agar kepatuhan Pekerja Bukan Penerima Upah Selanjutnya, tingkat peserta kenaikan tersebut, kata Wa- BPJS Kesehatan melaku- Kesehatan itu dapat dibina oleh
kurangi,” kata Sri Mulyani saat meningkat. (PBPU) masih cukup rendah, Pekerja Bukan Penerima Upah pres, masih dalam peng- kan perbaikan manajemen gubernur dan bupati setempat,”
rapat kerja di Komisi XI, DPR, Menteri Keuangan Sri Muly- sekitar 54 persen, sementara (PBPU) masih cukup rendah, hitungan oleh tim teknis. dengan menerapkan sistem jelas Wapres.(ant/P8)
Jakarta, Rabu. ani Indrawati menjelaskan akar tingkat utilitasnya cukup tinggi.
Hal tersebut merupakan salah permasalahan penyebab defisit Dan yang terakhir adalah
satu temuan dari audit BPKP, di keuangan BPJS Kesehatan di beban pembiayaan penyakit
mana temuan tersebut berkaitan hadapan Komisi XI DPR. katastropik yang sangat besar KKP Pamerkan Peningkatan
dengan data kepesertaan dan “Salah satu penyebab utaman- (lebih dari 20 persen dari total
iuran. ya adalah iuran BPJS Kesehatan biaya manfaat).(ant/P8)
Stok Ikan Indonesia
JAKARTA, PPOST kapasitasnya guna memerangi ada di seluruh WPP untuk men- lokasi pendaratan ikan pada
Kementerian Kelautan dan IUU fishing dan kegiatan-keg- getahui perkembangan potensi setiap wilayah pengelolaan
Perikanan (KKP) memamerkan iatan kriminal yang terkait. sumber daya ikan yang ada. perikanan (WPP), serta metode
peningkatan stok ikan Indone- “Kunci untuk pemberantasan “Berdasarkan Undang-Undang hidroakustik.
sia dari 7,3 juta ton pada 2015 IUU fishing adalah jika negara Perikanan Indonesia, penilaian “Seluruh data dan informasi
menjadi 13,1 juta ton pada 2018 memiliki kebijakan nasional stok ikan wajib untuk mene- yang diperoleh, akan digunakan
dalam panel internasional KTT dan dukungan politik yang kuat tapkan manajemen perikanan. untuk melakukan analisis esti-
Ekonomi Samudera Berkelanju- untuk memerangi IUU fishing. Ini dilakukan oleh komisi nasi- masi potensi stok sumber daya
tan di Canberra, Australia. Kami mendorong seluruh neg- onal yang ditunjuk, yaitu Komisi ikan. Analisis ini melibatkan
Kepala Badan Riset dan Sum- ara untuk membuat kebijakan Nasional untuk Penilaian Stok tenaga ahli dan review oleh
ber Daya Manusia Kelautan dan yang tepat, berinvestasi dalam Ikan (Komnas Kajiskan). Hasil Komisi Nasional Pengkajian
Perikanan (BRSDM) KKP Sjarief meningkatkan kapasitas pen- penilaian dilaporkan kepada Stok Sumberdaya Ikan. Hasil
Widjaja dalam siaran pers yang egakan hukum, dan mengambil Menteri Kelautan dan Perikanan dari beragam metodologi terse-
diterima di Jakarta, Rabu men- langkah-langkah penegakan hu- sebagai dasar untuk mengatur but, diketahui bahwa Indonesia
gatakan dirinya didaulat men- kum yang kuat untuk menutup potensi dan alokasi perikanan,” mengalami peningkatan stok
jadi pembicara pada HLP Meet- pintu terjadinya IUU fishing,” ujar Sjarief. ikan yang signifikan pada 2015
ing tersebut pada 20-21 Agustus jelas Sjarief. Dijelaskan bahwa KKP melaku- hingga 2017. Ini adalah tahun
2019 di Canberra, Australia. Dalam paparannya, Sjarief kan penilaian stok ikan dengan ketika Menteri Kelautan dan
Dalam kesempatan tersebut, menjelaskan bahwa manajemen beragam metodologi yang terus Perikanan Susi Pudjiastuti mem-
Sjarief menyampaikan bahwa perikanan Indonesia terbagi dikembangkan untuk mendapat- buat reformasi kebijakan besar-
perang melawan IUU fishing menjadi 11 wilayah pengelolaan kan data yang lebih akurat. besaran untuk memerangi IUU
(penangkapan ikan ilegal) yang perikanan (WPP), berdasarkan Metodologi yang digunakan, fishing,” ucap Sjarief.
hingga kini dilaksanakan di In- karakteristik khas masing-mas- di antaranya model produksi Sjarief memaparkan, pihaknya
donesia, telah berdampak pada ing area, geomorfologi dan jenis surplus untuk menghitung stok telah belajar bahwa manajemen
peningkatan tangkapan ikan di ikan yang hidup di area tersebut. ikan lestari (maximum sustain- berbasis bukti ilmiah sangat
laut sebesar 6,7 juta ton pada Perbedaan antara satu area able yield/MSY), metodologi penting untuk mencapai peri-
2018, dan saat ini jumlahnya dan area lainnya mengharuskan swept area, yang merupakan kanan berkelanjutan karena
diperkirakan terus meningkat. pemerintah untuk membuat metode pengambilan sampel berpotensi untuk menentukan
Oleh karena itu, ujar dia, pendekatan manajemen yang untuk menghitung kepadatan pendekatan mana yang cocok
Indonesia juga mendorong neg- berbeda untuk setiap area. rata-rata ikan dalam suatu area dan bagaimana memanfaatkan
ara-negara maju dapat mem- Setiap tahun, KKP melalui menggunakan pukat dasar atau sumber daya secara optimal
berikan bantuan kepada negara BRSDM melakukan kajian ter- pukat balok, metode port sam- tanpa membahayakan keberlan-
berkembang untuk memperkuat hadap stok sumber daya yang pling oleh enumerator di lokasi- jutannya.(ant/P8)
Izin Layanan Pembayaran Whatsapp Belum Diterima BI

JAKARTA, PPOST darta saat dihubungi di Jakarta, tuhi semua ketentuan yang mey- nyangkut bisnis sistem pem- layanan pembayaran di Indone-
Bank Indonesia mengaku Selasa. angkut ketentuan Pemrosesan bayaran di Indonesia, seperti sia. Perusahaan teknologi asal
hingga saat ini belum menerima ‘Whatsapp Payment’ merupak- Transaksi Pembayaran (PTP) halnya Peraturan Bank Indonesia Amerika Serikat (AS) itu pun
permohonan izin ataupun audi- an fitur dalam layanan Whatsapp seperti tercantum dalam Per- Nomor 19/8/PBI/2017 tentang sedang dalam pembicaraan lanju-
ensi dari perusahaan layanan per- yang sudah diperkenalkan di aturan Bank Indonesia No. 18/40/ Gerbang Pembayaran Nasional tan dengan tiga PJSP ternama di
cakapan instan terkemuka dunia, pasar India. Whatsapp dikabar- PBI/2016 tentang Pemrosesan dan PBI Nomor 20/06/PBI/2018 Indonesia, seperti GoPay, OVO,
Whatsapp, yang dikabarkan ingin kan menyasar Indonesia sebagai Sistem Pembayaran. tentang Uang Elektronik. dan DANA.
memperluas layanan dengan negara kedua untuk meluncur- Jika intensi Whatsapp ingin Hingga saat ini, Fili menekankan Sumber yang dikutip Reuters
produk pembayaran elektronik kan produk pembayaran “What- menjadi Perusahaan Jasa Sistem belum mendapat pemberitahuan dalam informasi itu juga menye-
ke Tanah Air. sapp Payment” yang akan bekerja Pembayaran (PJSP) di Indonesia, secara resmi terkait rencana What- butkan Whatsapp, perusahaan
“’Whatsapp Payment’ belum sama dengan dompet digital. maka harus berbadan hukum dan sapp untuk mengeluarkan produk yang di bawah naungan Face-
ada audiensi terkait perizinan,” Filianingsih menekankan jika meminta izin dari BI sebagai oto- sistem pembayaran di Indonesia. book itu sedang berdiskusi dan
kata Asisten Gubernur Kepala Whatsapp ingin meluncurkan ritas resmi sistem pembayaran. Seperti dilaporkan Kantor kesepakatan dengan ketiga PJSP
Departemen Kebijakan Sistem produknya di sistem pembayaran Selain PBI PTP tersebut, ter- Berita Reuters, WhatsApp dik- Indonesia bisa menemui titik
Pembayaran BI Filianingsih Hen- di Tanah Air, maka harus mema- dapat beberapa ketentuan me- abarkan bakal menyediakan temu dalam waktu dekat.(ant/P8)