Page 76 - Buku Siswa Sosiologi Kelas XII Model CVE OK2
P. 76
A. PENGERTIAN KETIMPANGAN SOSIAL
Sumber : Desain final istana negara IKN Baru(Instagram/Nyoman_Nuarta)
Pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kian serius. Terbaru,
pemerintah memperkenalkan nama ibu kota negara baru (IKN) sebagai "Nusantara". IKN bakal
dipimpin oleh kepala otorita yang berkedudukan setingkat menteri. kekhususan IKN akan berbeda
dengan daerah lainnya. Nantinya, pemerintah daerah khusus IKN tidak akan memiliki dewan
perwakilan daerah kekhususan. Gubernur atau bupati atau kepala daerahnya tidak juga disebut
gubernur dan juga tidak dipilih. Kemudian menjalankan otonomi seluas-luasnya. Dengan konsep
tersebut, pemerintah daerah khusus IKN tak akan menggelar pemilihan kepala daerah dan legislatif
tingkat kabupaten/kota seperti daerah lainnya. kepala otorita IKN bakal ditunjuk dan diangkat langsung
oleh presiden. Mekanisme ini sama halnya seperti sistem penunjukan menteri. Artinya, tidak ada
pemilihan umum untuk memilih kepala daerah IKN secara langsung oleh penduduk IKN. Adapun
kewenangan pemerintah daerah khusus IKN mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan di
bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama.
Pemerintah pun menargetkan pemindahan ibu kota negara akan dimulai sebelum tahun 2024. kantor
presiden dan wakil presiden akan dipindah paling awal, menyusul selanjutnya sejumlah kementerian.
"Dalam konteks tahap paling awal ini, jika kantor Presiden maupun kantor Wakil Presiden ini pindah
sebelun 2024, Adapun pemindahan tahap awal ini akan diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang
menjadi lembaga strategis pemerintah. Selain infrastruktur pemerintahan, pemerintah juga akan
membangun rumah dinas untuk aparatur sipil negara (ASN) di ibu kota negara baru. Proyek
pembangunan ibu kota negara baru setidaknya memerlukan anggaran senilai Rp 501 triliun.
D
SOSIOLOGI XII Suplemen Pendidikan Pemilih 71
